Historia

1952, Nama “Tasikmalaja” Diseret ke Pengadilan Tinggi Hong Kong

initasik.com, historia | “Tasikmalaja” adalah nama kapal barang milik Kementrian Pertahanan RI. Kapal itu digunakan untuk mendistribusikan hasil bumi dari Maluku Selatan. Juni 1952, untuk pertama kalinya kapal “Tasikmalaja” berlayar ke Hong Kong. Tujuannya untuk melakukan reparasi dan pengecatan bodi kapal.

Hong Kong dipilih, karena di sana terdapat bengkel kapal yang memiliki reputasi baik bernama Fa. King. Setibanya di Hong Kong, para kru kapal “Tasikmalaja” tiba-tiba didatangi utusan Pengadilan Tinggi Hong Kong. Mereka datang sambil memberikan surat penahanan kapal.

Penahanan dilakukan berdasarkan laporan pemilik kapal sebelumnya, Juan Ismael & Co, yang mengaku belum sepeser pun menerima pembayaran. Mulai 27 Juni 1952, kapal “Tasikmalaja” ditahan Pengadilan Tinggi Hong Kong.

Peristiwa itu menuai reaksi Pemerintah Indonesia. Sebagai pemilik sah kapal “Tasikmalaja”, Indonesia mengecam penahanan itu. Tindakan sepihak Pengadilan Tinggi Hong Kong telah mencoreng nama baik dan mencederai kedaulatan Indonesia.

Pemerintah Indonesia tidak percaya pihak Juan Ismael & Co belum menerima pembayaran kapal. Pasalnya, proses transaksi telah berhasil dituntaskan sejak Februari 1952. Ada kecurigaan terhadap Frank C. Starr, orang yang bertanggung jawab atas proses transaksi.

Frank C. Starr adalah orang yang dipercaya mewakili perusahaan Juan Ismael & Co untuk menerima uang pembayaran transaksi kapal dari Indonesia. Pemerintah Indonesia menduga Frank C. Starr telah menggelapkan uang transaksi.

Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dan mengirimkan surat keberatan kepada Pengadilan Tinggi Hong Kong. Pemerintah Indonesia juga melaporkan Frank C. Starr atas tuduhan penggelapan uang. Namun, upaya pemerintah Indonesia sama sekali tidak memengaruhi keputusan Pengadilan Tinggi Hongkong.

Begitupun pihak Juan Ismael & Co yang tidak mau mencabut laporannya. Persoalan itu sering dibahas secara khusus dalam sidang pleno di parlemen Indonesia. Parlemen sepakat untuk ikut ambil bagian dalam penangan kasus tersebut.

Pamu Rahardjo diutus Kementerian Pertahanan untuk menghadiri persidangan perdana di Pengadilan Tinggi Hong Kong pada 14 s.d. 16 September 1952. Persidangan tidak menghasilkan keputusan yang meringankan Indonesia. Keterangan saksi dari Indonesia ditolak dalam persidangan.

Pengadilan Hong Kong tetap menahan kapal “Tasikmalaja”. Pemerintah Indonesia akhirnya mengajukan banding ke Mahkamah Agung Hong Kong. Selain menempuh jalur hukum, Pemerintah Indonesia juga mengupayakan langkah diplomatik.

Pada 13 Desember 1952, Mahkamah Agung Hong Kong menerima banding Pemerintah Indonesia dan membatalkan semua keputusan Pengadilan Tinggi Hong Kong. Indonesia memenangi kasus tersebut.

Kapal “Tasikmalaja” diserahkan kembali kepada Kemenhan RI. Perusahaan Juan Ismael & Co, pelapor, diwajibkan membayar semua biaya persidangan. Mahkamah Agung Hong Kong memandang, masalah kerugian yang diterima oleh Juan Ismael & Co terkait pembayaran “Tasikmalaja” adalah masalah internal dari perusahaan tersebut. [Irfal Mujaffar]

Komentari

komentar