Jay | initasik.com
Birokrasi

Anggaran Pendidikan Kota Tasik Termasuk Paling Rendah di Jawa Barat

initasik.com, birokrasi | Alokasi anggaran untuk pendidikan dalam APBD Kota Tasikmalaya termasuk yang paling rendah di Jawa Barat. Peringkat ketiga bontot. Di bawahnya ada Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Garut. Sedangkan yang teratas adalah Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan laporan Kemendikbud yang dituangkan dalam neraca pendidikan daerah (NDP) 2015, dari total APBD Kota Tasikmalaya sebesar Rp 1,37 triliun, hanya 1,41 persen yang dialokasikan untuk anggaran pendidikan. Sekitar Rp 19,3 miliar atau Rp 128.300 per siswa per tahun. Kabupaten Pangandaran hampir Rp 5 juta per siswa per tahun.

“Keberpihakan Pemerintah Kota Tasikmalaya dari sisi anggaran pendidikan masih sangat kecil,” ujar Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Tasikmalaya, Bangbang Hermana, kepada initasik.com, usai menghadiri peringatan Hari Pendidikan Nasional, di halaman Bale Kota Tasikmalaya, Selasa, 2 Mei 2017.

Ia menilai, pemerintah terlalu perhitungan untuk “investasi” di bidang pendidikan. Mirip pedagang. Mau untung besar dengan modal kecil. “Modal sehemat-hematnya, hasil mau sehebat-hebatnya,” tandasnya.

Menurutnya, kalau hanya mengandalkan dana BOS, banyak kegiatan sekolah yang tidak tergarap. Bgi sekolah dasar dengan jumlah murid di bawah 200 orang, paling tinggi hanya 46 persen kegiatan sekolah yang bisa didanai BOS.

“Dari 100 persen rencana kegiatan sekolah, hanya 46 persen yang bisa dijalankan. Terus siapa yang harus membiayai itu? Ketika kita inisiatif, ramai dipermasalahkan. Sumbangan orangtua, misalnya, sering dipersoalkan. Katanya pungli,” sesalnya.

Ia mengajak semua pihak untuk mengubah paradigma. Ada empat pilar pendidikan yang harus dibangun dan disepakati, yaitu menciptakan kondisi murid yang semangat belajar, mendorong guru yang semangat mengajar, menciptakan sarana sekolah yang wajar, serta pemerintah, masyarakat, dan orangtua murid mau membayar.

Selama ini, ketika sekolah menerima atau memungut dana dari orangtua seperti yang diharamkan. Disebut pungli. Padahal banyak kegiatan sekolah yang harus dibiayai dan tidak bisa dipenuhi BOS.

“Mudah-mudahan, ke depan keberpihakan pemkot terhadap pendidikan semakin kuat. APBD yang terbatas bukan alasan. Kalau boleh saya berargumen, selama ini pemerintah jor-joran membangun infrastruktur yang dibiayai dana provinsi atau pusat. Kenapa di bidang pendidikan tidak seperti itu? Kalau kita punya keinginan, solusinya bisa dicari,” bebernya.

Dikonfirmasi hal itu, Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman, tidak berkomentar banyak. “Nanti kita evaluasi. Saya belum lihat secara detail,” ujarnya sembari menaiki mobil dinasnya. [Jay]

Komentari

komentar