Salah satu tempat mangkal WTS di Kota Tasikmalaya |
Peristiwa

Basa-basi Berantas Prostitusi di Kota Santri

initasik.com, peristiwa | Praktik prostitusi di Kota Tasikmalaya telah berlangsung lama. Kendati sering dilakukan razia, bisnis haram itu tetap saja ada. Alih-alih berkurang, malah makin menjadi-jadi. Keberadaan tempat karaoke turut menyumbang tumbuh suburnya praktik esek-esek itu.

Minimnya anggaran yang dikeluarkan Pemkot Tasikmalaya juga membuat pemberantasan penyakit masyarakat itu jalan di tempat. Pemerintah lebih nafsu membangun tugu dan aksesoris kota lainnya, seperti air mancur, ketimbang membereskan masalah tersebut.

Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman, mengatakan, pihaknya masih terus berupaya untuk mengentaskan semua permasalahan itu. “Kita selalu rutin melakukan operasi dan memberikan pembinaan oleh petugas serta melalui beberapa unsur masyarakat seperti para alim ulama,” ujarnya saat diwawancara usai menghadiri acara HUT Ikatan Bidan Indonesia, di salah satu hotel, Sabtu, 4 Agustus 2018.

Menurutnya, masih maraknya permasalahan sosial yang belum diselesaikan lantaran saking banyaknya persoalan yang tidak didukung sarana dan prasarana yang memadai, terutama untuk melakukan pembinaan.

Ia mengakui, anggaran untuk menangani segala permasalahan sosial masih minim. Namun, saat ditanya berapa angka pastinya, Budi geleng kepala. “Nanti kita evaluasi. Kalau anggarannya kecil, mereka bisa usulkan tetapi harus jelas output dan outcomenya,” ucapnya.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, Beti Badrawati, menyebutkan, tahun ini pihaknya tidak ada program untuk penanganan masalah wanita tunasusila.

Itu lantaran dukungan anggaran untuk 26 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kota Tasikmalaya sangat minim. Tahun ini hanya diberi Rp 700 juta. “Coba bayangkan, anggaran sekecil harus bisa menangani 26 PMKS, mana bisa? Makanya tahun ini tidak ada program untuk PSK, kita garapnya gepeng, disablitas, jompo dan lainnya,” tutur Beti.

Ditanya kenapa anggaran untuk penanganan 26 PMKS sangat kecil, sementara membuat tugu dan aksesoris kota lainnya terbilang jor-joran, Beti mengaku tidak tahu pasti. “Mungkin kalau ke Dinas Sosial mah tidak ada jatah yang masuk saku,” ujarnya. [Eri]