Basuki Rahmat | Jay/initasik.com
Sosial Politik

Basuki Rahmat Usul Pembuatan Perdes Dievaluasi Bupati

initasik.com, politik | Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Dr. Basuki Rahmat, mengusulkan agar pembuatan peraturan desa (Perdes) bisa dievaluasi dulu bupati sebelum diketuk palu. Menurutnya, hal itu diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih antara perdes dengan peraturan daerah (perda).

“Kita sudah punya perda tata cara pembentukan peraturan desa. Tapi ada kekurangan pasal. Perda kabupaten atau kota dievaluasi oleh gubernur, bahkan sampai bisa dibatalkan oleh Mendagri, meski akhirnya kewenangan itu dihapus oleh Mahkamah Konstitusi. Sekarang, untuk perdes, perlu juga dievaluasi oleh kabupaten,” tuturnya.

Saat menjadi pemateri dalam Diseminasi Sistem Perencanaan Pembangunan Desa Bagi Ketua BPD dan Kasi Tantrib Kabupaten Tasikmalaya, di City Hotel, Selasa, 11 Juli 2017, ia mengatakan, pihaknya sudah mengusulkan ke bagian hukum untuk mengevaluasi perda agar ada mekanisme evaluasi pembuatan perdes sebelum ditetapkan sebagai produk hukum. Sama halnya perda yang dievaluasi dulu gubernur.

Ia menegaskan, perdes harus mengatur sesuai dengan kewenangan yang dimiliki desa. Jangan offside. “Sudah ada kejadian, perdes keluar dari kewenangannya. Misalnya tentang pajak yang sebenarnya menjadi kewenangan kabupaten. Jadinya double,” terang Basuki.

Dalam kesempatan itu, Basuki mengajak para ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk selalu melakukan pengawasan kinerja kepala desa dan aparaturnya. Pengawasan itu untuk memastikan bahwa semua yang sudah direncanakan dijalankan dengan baik.

“Pengawasan itu membandingkan antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil. Jangan sampai ada kegiatan pembangunan yang keluar dari perencanaan. Jika itu terjadi, namanya penyimpangan. Pengawasan itu untuk mencegah secara dini terjadinya penyelewengan. BPD harus ikut dalam proses perencanaan. Jangan hanya melihat hasil akhirnya. Pengawasan itu dilakukan sedari awal,” paparnya.

Ia mengingatkan, BPD harus sering memberikan rekomendasi kepada kepala desa dan aparaturnya untuk melakukan perbaikan kinerja dan menghindari pemborosan anggaran, sehingga sasaran yang sudah ditetapkan bisa tercapai. [Jay]