Peristiwa

Bawaslu Kota Tasik Copot APK di Angkot, Caleg Pertanyakan Dasar Hukum

initasik.com, peristiwa | Bawaslu Kota Tasikmalaya mencopot alat peraga kampanye (APK) yang dipasang di sejumlah angkutan umum, Rabu, 24 Oktober 2018. Ada sekitar 54 APK di angkot yang dicopot Bawaslu.

Rino S Putra, divisi Hukum Bawaslu Kota Tasikmalaya, menyebutkan, pencopotan APK itu dilakukan atas dasar Peraturan KPU nomor 23 tahun 2018. Dalam pasal 51 ayat 1 ditulis, peserta pemilu dapat melakukan kampanye melalui kegiatan lain, kemudian dalam ayat 2 huruf d dijelaskan kegiatan lain yang dimaksud dapat dilaksanakan dalam bentuk mobil milik pribadi atau milik pengurus Partai politik yang berlogo partai politik peserta pemilu.

“Artinya ada norma pembatasan. Berarti kalau dipasang di luar selain mobil pribadi dan mobil milik pengurus partai politik atau dalam pengertian di mobil angkutan umum itu jelas merupakan suatu bentuk pelanggaran atas pasal tersebut,” tutur Rino.

Namun, pencopotan itu dipertanyakan Aneu Yuniarti, salah seorang caleg DPRD Kota Tasikmalaya. Menurutnya, dalam peraturan KPU 23 tahun 2018 itu tidak tercantum larangan pemasangan alat peraga kampanye di angkutan umum.

“Saya sebetulnya hanya mempertanyakan dasar hukum, karena di PKPU tidak tercantum. Jadi dasar hukumnya dari mana, dan kenapa hanya berlaku di Kota Tasik, karena di kota-kota lain di seluruh Indonesia, yang saya tahu tidak dilarang?” paparnya.

Aneu mengaku sudah mempertanyakan hal itu kepada Bawaslu, namun mereka tidak bisa menjawab. “Kalau rugi materi tidak. Hanya ingin kejelasan dasar hukum dilakukan penertiban itu apa. Hanya itu,” tandasnya. [Son]