Basuki Rahmat | Dok. initasik.com
Birokrasi

Belanja Langsung Kabupaten Tasik Hanya Rp 600 Miliar, Lalu Dipotong Honor PNS


initasik.com, birokrasi | Adanya rencana pemangkasan Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai Rp 25 miliar oleh pemerintah pusat terhadap APBD Pemkab Tasikmalaya, membuat semua pihak memutar otak.

Bepikir bagaimana pemangkasan itu, kalau jadi dilaksanakan, tidak berdampak besar terhadap belanja publik 2018 mendatang. Dikhawatirkan, selain bakal banyak program yang akhirnya tidak bisa dilaksanakan, juga perubahan berbagai pos anggaran yang butuh perhatian cermat.

Disebut-sebut, ancaman pemangkasan itu dipengaruhi oleh struktur APBD Kabupaten Tasikmalaya yang ternyata tidak berpihak kepada masyarakat. APBD lebih besar dipergunakan untuk memenuhi belanja pegawai yang jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan belanja publik.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Basuki Rahmat, menjelaskan, struktur APBD Pemkab Tasikmalaya pada tahun 2016 yang sebesar Rp 3,2 triliun diperoleh dari DAU, DAK, dan PAD.

Namun kemudian terbagi oleh belanja tidak langsung yang meliputi belanja pegawai, hibah, bansos, dan lain sebagainya yang mencapai 80 persen atau kurang lebih Rp 2,6 triliun. Sisanya untuk belanja langsung hanya Rp 600 miliar.

“Kalau menurut aturan persantase dari pemerintah pusat jelas tidak memenuhi kriteria, namun setelah disahkan pada rapat paripurna menjadi perda maka itu sah secara hukum dan berjalan sebagaimana biasanya. Hanya memang dengan struktur APBD yang seperti itu, jelas tidak ada keberpihakan kepada masyarakat karena program yang langsung dirasakan oleh masyarakat di 39 kecamatan itu hanya sebesar Rp 600 miliar dari APBD Rp 3,2 triliun,” tuturnya.

Menyusul pensiunnya ratusan PNS di lingkungan Pemkab Tasikmalaya, serta tidak adanya niat baik dari pemimpinnya, struktur APBD tetap saja masih berbelit terhadap pemenuhan kebutuhan belanja pegawai. Ironisnya, pada belanja langsung pun dimana setiap program yang dikerjakan selalu dibebani dengan honorarium bagi pegawai yang dikenal dengan sebutan biaya umum.

“Itu sangat besar, jika dari Rp 600 miliar saja yang digunakan untuk program kemudian yang disebut biaya umum atau honor itu bisa dihapus maka bisa menghemat sekitar Rp 60 miliar. Luar biasa memang angkanya, persoalan-persoalan ini yang kemudian akan kami bahas di rapat Badan Anggaran yang sampai saat ini belum tuntas,” tegas Basuki.

Pada APBD tahun 2017, porsi belanja langsung naik menjadi sebesar 25 persen serta biaya tidak langsung atau untuk menutupi kebutuhan pegawai mencapai 75 persen. Artinya, masih tetap besar dan belum berpihak kepada masyarakat.

“Harus ada kemauan dan leadership yang baik dari pemimpinnya, baru sepertinya porsi APBD ini akan berimbang. Karena saya berkeyakinan ada sisi lain yang bisa dilakukan penghematan dan pemangkasan, agar anggaran yang ada dialihkan untuk membiayai program bagi masyarakat,” jelas Basuki.

Kepala Bapeda Kabupaten Tasikmalaya, Henry Nugroho, menyebutkan pada APBD tahun 2018 mendatang kemungkinan besar yang berkaitan dengan honorarium pegawai pada program belanja langsung akan dihapuskan, sehingga pada tahun depan tidak ada lagi honor bagi pegawai seperti PPTK dan lain sebagainya dalam mengerjakan program-program tersebut.

“Bisa saja itu dihapuskan memang, kemungkinannya seperti itu. Agar kemudian belanja publik meningkat hingga melampaui 30 persen dan membuat kondisi APBD Kabupaten Tasikmalaya lebih sehat, program bagi kepentingan masyarakat lebih besar. Termasuk pos anggaran lain yang kemudian akan diteliti kembali, sehingga bisa saja dilakukan rasionalisasi,” ujar Henry.

Untuk PAD 2018 ditargetkan bisa mengalami kenaikan menjadi Rp 236 miliar dari sebelumnya Rp 215 miliar. Beberapa sektor potensi PAD digenjot, mulai bidang parkir, pajak penerangan jalan, restoran, BUMD dan lain sebagainya. [Kus]

Komentari

komentar

zvr
Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?