Kus | initasik.com
Sorot

Bendungan Leuwikeris dan Proses Pembebasan Lahannya

initasik.com, sorot | Pembangunan Bendungan Leuwikeris bukan perkara mudah. Perlu kehati-hatian dan rencana matang. Jauh hari, BBWS mengajukan lokasi kepada Gubernur Jawa Barat yang mengeluarkan SK penetapan. Sesuai peraturan, dibentuk panitia pengadaan tanah yang diketuai oleh BPN.

Langkah selanjutnya, BPN membentuk Tim Satgas A. Tugasnya mengukur luasan tanah. Dibentuk juga Satgas B yang bertugas mengukur tegakannya. Warga pun turut terjun ke lapangan untuk menunjukkan batas dan luas tanah miliknya.

Setelah itu, BPN mengadakan lelang tim appraisal. Tugasnya melakukan penaksiran harga yang dimulai dengan melihat data transaksi terakhir penjualan lahan tanah di sana.

PPK Bendungan Leuwikeris, Budi Prasetyo, mengatakan, pihaknya tidak paham bagaimana cara kerja mereka dalam melakukan penghitungan dan sebagainya. Prosesnya dilakukan tertutup untuk menghindari terjadinya serbuan spekulan yang akan membuat kegaduhan.

Setelah mereka bekerja, keluarlah data harga yang disampaikan kepada BPN. Ketika turun dana pembebasan lahan, kemudian disosialisasikan di desa secara terbuka. Di dalamnya ada BPN, pihak kepolisian, dan aparat terkait lainnya.

“Dari kebutuhan Rp 300 miliar, ternyata baru turun Rp150 miliar. Kabupaten Tasikmalaya yang didahulukan, karena mereka yang mengejar kami terus,” sebut Budi.

Baca: Bendungan Leuwikeris; Tersandung Pembebasan Lahan Lantaran Ganti Rugi Lebih Murah

Menurutnya, pada proses sosialisasi, tiap warga diberikan data luasan lahan dan harga yang telah ditetapkan. Harganya lebih tinggi tiga hingga empat kali lipat dari harga lahan yang ada. “Kami lakukan dengan fair. Tidak ada intimidasi. Bila ada warga yang bersikukuh, maka pengadilan jalan yang harus ditempuhnya. Silakan diselesaikan di persidangan dan kami menitipkan uang ganti ruginya di pengadilan,” papar Budi.

Ia menegaskan, pihaknya akan tunduk pada keputusan pengadilan. Pasalnya, yang dilakukan bukan jual beli, tapi pembebasan lahan untuk program pemerintah. Semuanya mengacu pada perundang-undangan. Pembayaranpun melalui rekening tabungan, tidak tunai. [Kus]

Komentari

komentar