Sorot

Bendungan Leuwikeris; Tersandung Pembebasan Lahan Lantaran Ganti Rugi Lebih Murah

initasik.com, sorot | Di balik proyek Bendungan Leuwikeris, menyembul persoalan yang terbilang pelik. Masyarakat Tasikmalaya yang tanahnya dipakai bendungan, protes. Mereka memermasalahkan ganti rugi yang tidak transparan. Nominalnya pun lebih kecil dibanding yang diterima warga Ciamis.

Pembangunan bendungan tersebut memang masuk ke dua wilayah. Sebelah kiri aliran sungai terletak di Kampung Cibatok, Desa Ciharalang, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten  Ciamis. Sebelah kanan sungai terletak di Kampung Panaekan, Desa Ancol, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.

Sedikitnya, 34.018 meter persegi lahan milik warga Desa Ancol masih tertahan, meskipun dana pembebasan telah diberikan pada pertengahan 2016. Kepala Desa Ancol, Agus Rahmat, menyebutkan, sebelumnya seluruh persyaratan ganti rugi lahan desa tersebut telah disampaikan kepada tim pembebasan lahan dari BBWS Citanduy yang diketuai Kepala BPN.

Teknisnya apakah akan diberikan berupa lahan tanah baru atau berupa uang tidak menjadi persoalan. Menurutnya, tanah milik warga secara keseluruhan yang saat ini telah dibebaskan tercatat seluas 102 hektar yang dimiliki oleh kurang lebih 300 orang.

Itu diganti rugi dengan nilai harga terendah Rp 61.000, sedang Rp 85.000, dan tertinggi Rp 120.000 per meter persegi. Per bata, atau 14 meter persegi, ganti ruginya mulau Rp 800 ribu sampai Rp 2,5 juta.

Warga sepakat. Tapi, persoalan muncul kemudian, karena mengetahui penggantian yang diberikan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Ciamis lebih tinggi. Harga terendahnya saja Rp 151.000 per meter persegi.

“Saya sendiri tidak paham dan tidak tahu besaran uang yang diterima warga, karena uangnya masuk ke rekeningnya masing-masing. Setelah ada persoalan, kemudian mereka datang kepada saya meminta kejelasan,” jelas Agus sambil tersenyum kecut.

Sementara itu, PPK Bendungan Leuwikeris, Budi Prasetyo, mengatakan, teknis pembebasan diserahkan kepada tim lain yang diketuai Kepala BPN serta Tim Appraisal yang melakukan penelitian.

“Berapapun akan kami bayar, asal datanya keluar dari tim teknis pembebasan lahan itu. Kalau memang warga tidak setuju, mekanismenya sudah jelas. Tinggal melalui proses persidangan,” sarannya.

Ia mengakui, memang ada perbedaan besaran ganti rugi di wilayah Ciamis dan Tasikmalaya. Tiap orang berbeda-beda. Tergantung posisi tanah. Ada yang di pinggir jalan, tengah, hingga yang masuk ke wilayah sungai.

Menurutnya, kebutuhan lahan untuk Bendungan Leuwikeris sendiri mencapai 600 hektar, baik untuk konstruksi bendungan, kantor, wilayah genangan dan lain sebagainya. Di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, yang dibutuhkan mencapai 150 hektar. Mayoritas lahannya berada di lereng dengan didominasi perkebunan yang kurang produktif. [Kus]

Komentari

komentar