Ekbis

BI Tegaskan Larang Pemakaian Virtual Currency

initasik.com, ekbis | Kepala Unit Pengembangan Ekonomi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya, Yusi Yuliana, mengatakan, Bank Indonesia (BI) melarang keras penggunaan Virtual Currency seperti Bitcoin, Ethereum, litecoin, ripple (XRP), serta Zcash.

Menurutnya, penggunaan virtual currency memang memiliki keuntungan tersendiri. Namun, apabila dibandingkan, efek negatif dari penggunaan Virtual Currency jauh lebih banyak.

Misalnya, tidak ada administrator yang bertanggung jawab apabila suatu saat terdapat masalah dalam penggunaan virtual currency ini yang dapat merugikan pengguna.

Selain itu, mekanisme transfernya yang tidak melewati institusi formal yang memiliki sistem APU PPT, membuat Virtual Currency tidak dapat melakukan identifikasi serta monitoring terhadap pergerakan transaksi, sehingga dikhawatirkan digunakan untuk kegiatan-kegiatan ilegal seperti perdagangan narkotika, dan pendanaan terorisme.

“Kalau di perbankan kan transferan bisa ditelusuri, dana nya dari mana, untuk keperluan apa itu bisa ketahuan. Sedangkan dalam virtual currency itu tidak ada, makanya rentan digunakan untuk kegiatan-kegiatan ilegal. Tidak adanya monitoring terhadap pergerakan transaksi itu berdampak pada sulitnya melakukan pembekuan atau penyitaan apabila ada kasus kejahatan melalui Virtual Currency,” tegas Yusi saat melakukan Sharing Discussion bersama Wartawan mitra KPwBI Tasikmalaya di Lautbiru Hotel & Resort, Pangandaran. Rabu, 6 Juni 2018.

Yusi menambahkan, setidaknya ada beberapa kasus yang pernah terjadi dan merugikan beberapa pemegang Virtual Currency. Misalnya di Jepang, terjadi pencucian bitcoin dari pemegang wallet yang dikelola oleh MT GOX. Akibatnya, MT GOX menghentikan perdagangan, perusahaan, layanan penukaran, serta mengajukan kepailitan lantaran sulit untuk mengklaim apabila ada permasalahan dalam penggunaan Virtual Currency.

“Jadi kita dengan tegas menyatakan bahwa Virtual Currency itu dilarang di Indonesia,” tandasnya. [Eri]