Peristiwa

Bila PNS Terima Jatah di Luar Haknya, Itu Gratifikasi

Kota Tasik | Ketua Dewan Pendidikan Kota Tasikmalaya yang juga praktisi hukum, Dwiadi Cahyadi, menegaskan, apabila guru, kepala sekolah, atau siapapun pegawai negeri sipil (PNS) yang menerima jatah apapun di luar haknya, maka itu termasuk gratifikasi.

“Ancaman pidananya paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahu. PNS atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, kena pidana itu,” tuturnya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu, 18 Nopember 2015.

Menurut dia, walaupun nominalnya kecil, pelanggaran tetap pelanggaran. Biarpun banyak orang beranggapan bahwa PNS yang menerima jatah uang atau barang dari rekanan adalah hal biasa, itu tidak bisa mengubah status hukum.

Disinggung soal surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan untuk pengelola wahana lumba-lumba, ia mengatakan, pemegang surat rekomendasi sering menyalahgunakan dengan memberitahukan pada orang tua siswa bahwa sifatnya wajib. “Kenapa pula hanya untuk menonton perlu surat rekomendasi? Aneh. Untuk sekedar menonton hiburan saja, apakah harus memerlukan rekomendasi dari dinas,” herannya.

Ia berharap, pihak penyidik yang mengetahui adanya pembagian jatah dari pengusaha untuk PNS segera proaktif. Soalnya, itu berkaitan dengan delik biasa, bukan aduan. “Itu dugaan kuat bahwa terjadi gratifikasi,” tandasnya. initasik.com|syamil

Komentari

komentar