Ilustrasi | initasik.com
Birokrasi

Bupati Tasik Kukuh dengan Rencananya Menambah Jam Pelajaran Agama

initasik.com, birokrasi | Berbagai cacian dilontarkan kepada Bupati Tasikmalaya, Uu Ruzhanul Ulum, terkait rencananya menambah jam pelajaran agama di sekolah formal dan wacana penerapan sekolah lima hari di Kabupaten Tasikmalaya.

Ada yang menyebut dirinya sebagai pengkhianat sekolah diniyah dan lain-lain. “Silakan masyarakat menafsirkan macam-macam, rencana kami tetap akan berjalan. Saya menghargai pendapat apapun. Terlepas dari sekolah lima hari, yang jelas ini untuk akselerasi visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya,” tuturnya.

Ia menjelaskan, konsep sekolah sehari penuh (full day school) yang diusungnya dititikberatkan pada penambahan jam pelajaran keagamaan. Soalnya, ditengarai masih banyak anak-anak SMP dan SMA yang tidak sekolah di madrasah.

Menurutnya, sekolah sehari penuh yang digagasnya berbeda dengan konsep yang disampaikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sepenuhnya diisi dengan pendidikan formal semata.

“Jika ada yang kontra, saya tentu harus menghargainya. Namun, untuk membentuk akhlak dan moral anak-anak agar lebih baik tentu saja merupakan tanggung jawab bersama, termasuk saya sebagai pemimpin di Kabupaten Tasikmalaya. Makanya, penambahan jam pelajaran ini khusus untuk pendidikan keagamaan yang memungkinkan anak-anak tetap belajar agama di sekolah,” paparnya.

Baca juga: Ribuan Santri Kabupaten Tasik Tolak Sekolah Sehari Penuh

Ia menegaskan, dirinya menolak sekolah sehari penuh untuk anak SD, karena mereka harus melaksanakan sekolah diniyah setelah mengikuti pelajaran formal di sekolahnya masing-masing. Apalagi ijazah madrasah merupakan salah satu syarat bagi anak-anak untuk melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan tingkat SMP.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, Kundang Sodikin, mengatakan, sebelum dilaksanakannya kebijakan tersebut, pihaknya akan melakukan pendataan dan kajian mendalam, termasuk mengumpulkan semua kalangan mulai dari orangtua, ormas Islam, hingga para pemegang kebijakan.

“Nanti akan ketahuan, di tingkat SMP dan SMA itu berapa anak yang tidak sekolah di madrasah? Mereka itu yang akan mendapat tambahan jam pelajaran tersebut. Tapi, rencana itu akan dimusyawarahkan terlebih dahulu bersama dengan semua pihak. Di sisi lain, kebijakan itu harus memperhitungkan kewajiban jam mengajar bagi guru di sekolah sebagai ASN,” beber Kundang. [Kus/Jay]