Peristiwa

Daftar LPFH Sebenarnya Rp 1 Miliar, Tapi….

Kota Tasik | Widi, warga Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, dibuat heran oleh Yd, kenalannya yang sehari-hari mengayuh becak. Yd mengaku menyesal karena sudah tidak aktif lagi di Lembaga Mahkamah Potensi Family Heritage (LPFH).

Menurut Yd, LPFH akan mencairkan uang setelah diresmikan Presiden Joko Widodo yang diundang LPFH dan digadang-gadang akan datang ke Lanud Wiriadinata, Kota Tasikmalaya, pada 14 November 2015 nanti.

“Katanya tiap desa akan mendapat Rp 100 miliar dari LPFH. Dari mana uang itu, saya tidak tahu. Tapi, kata dia (Yd), LPFH mempunyai aset-aset kerajaan Indonesia yang dipinjam oleh lembaga-lembaga dunia. Tahun ini kontraknya habis,” tutur Widi kepada initasik.com, belum lama ini.

Pernyataan itu senada dengan yang disampaikan Usep Sapa’at, konsultan Pelayanan Pembangunan LPFH. Menurutnya, lembaga yang diresmikan Mahkamah Internasional dan PBB pada 23 Maret 2003 itu berdiri berdasarkan perjanjian selatan-selatan dan utara-utara.

“Kalau dulu perjanjian utara-utara dimenangkan oleh Amerika dan Inggris, tapi sejak 2003 sampai 2059 dimenangkan oleh perjanjian selatan-selatan. Nah, yang menang tendernya adalah LPFH atas nama seluruh rakyat Indonesia yang diketuai oleh Mr. Bernard Nobel,” sebut Usep.

Ia mengakui, LPFH masih asing di masyarakat, karena sekarang ini masa transisi dari tatanan abad 20 ke abad 21. “Masih banyak yang memandang kami sebelah mata. Kami belum bisa berbicara banyak, tapi setelah tanggal 14 November, semua orang akan tahu. Kami datang sebagai pemberi solusi. Siapapun institusi, baik pemkot, pemkab, TNI/Polri, perbankan, dan badan usaha lainnya, silakan segera untuk merapatkan barisan dan bersatu bersama kami di lembaga trustee negara untuk mendapatkan studi kelayakan investasi abadi 21,” tuturnya.

Menurutnya, tatanan keuangan hari ini dan ke depan bersifat open-close. Satu pintu. Tutup-buka satu pintu. “Siapa yang bisa membuka dan menutupnya, kita lihat nanti. Grand openingnya tanggal 14 November 2015. Semua sistem keuangan kita sudah sistem block fund untuk semua proyek yang ada di Republik Indonesia,” paparnya.

Ditanya bagaimana bila mau bergabung dengan LPFH, Usep menjawab, “Kami punya aturan, untuk daftar jadi konsultan itu Rp 1 miliar. Tapi berkat kasih sayang Allah, kami hanya minta pernyataan setia untuk berbuat baik dan melayani kemanusiaan sesuai tatanan abad 21.”

Namun, Widi mengaku pernah diajak temannya untuk ikut pertemuan antaranggota LPFH. Menurutnya, ia diminta uang pendaftaran Rp 100.000. Itu hanya untuk pendaftaran. Totalnya mencapai Rp 1 juta untuk seragam dan yang lainnya. Belum biaya bulanan, dan jika ada acara. “Teman saya (Yd) itu tidak aktif lagi karena uang tabungannya sudah habis. Tapi katanya dia menyesal tidak aktif lagi, karena sebentar lagi uang yang dijanjikan LPFH akan cair,” ujarnya. initasik.com|shan

Komentari

komentar