Kartu Indonesia Pintar | Dok. initasik.com
Informasi

Dana KIP Ditahan Sekolah, Anggota DPR RI: Itu Bisa Masuk Pidana


initasik.com, informasi | Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman, dan anggota Komisi 10 DPR RI, Ferdiansyah, satu suara soal dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang ditahan sekolah. Mereka menegaskan, itu salah.

Diwawancara usai menghadiri Orientasi Mahasiswa Baru Universitas Siliwangi (OMBUS) 2017, Selasa, 8 Agustus 2017, Budi mengatakan, uang KIP tidak boleh ditahan sekolah untuk alasan apapun.

“Uang KIP itu untuk kebutuhan siswa. Beli buku, sepatu, seragam, dan keperluan sekolah lainnya. Kalau memang dia punya tunggakan ke sekolah, lalu seenaknya uang KIP diambil sekolah, itu tidak boleh,” tandasnya.

Ia meminta sekolah tidak seenaknya menahan uang yang sudah menjadi hak siswa. Kalau memang mau mengantisipasi agar uang tersebut tidak digunakan di luar kepentingan pendidikan, sekolah tinggal memberikan arahan dan melakukan pengecekan.

“Justru kita mendidik anak untuk bisa tanggung jawab. Dengan uang itu, anak diajarkan untuk tahu skala prioritas. Juga menanamkan kejujuran. Uang itu harusnya ada di tangan anak untuk kebutuhan sekolahnya. Uang bantuan buat siswa, ya harusnya ada di siswa. Jangan samakan dengan BOS yang memang dikelola sekolah,” paparnya.

Baca juga: Berdalih Agar tidak Dibelikan Pulsa, SMA Pasundan 2 Tahan Uang KIP Milik Siswa

Terpisah, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, menegaskan, pada prinsipnya uang itu harus diterima siswa dan digunakan untuk keperluan sekolahnya. “Kalau misalnya pihak sekolah butuh apa-apa, itu harus dibicarakan dulu dengan orangtua. Tidak boleh seenaknya menahan begitu. Itu hak orang. Bisa masuk pidana. Orangtua bisa melaporkannya ke polisi,” sarannya. [Jay]

Komentari

komentar

zvr
Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?