Jay | initasik.com
Birokrasi

Deteksi Dini Konflik Sosial di Kabupaten Tasik

initasik.com, birokrasi | Pemerintah daerah berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Untuk mengantisipasi ancaman terhadap kondusivitas, perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan dini. Harus ada koordinasi yang baik antara semua unsur.

Demikian dikatakan Bupati Tasikmalaya, Uu Ruzhanul Ulum, dalam sambutannya yang dibacakan Asda Pemerintahan Ahmad Muksin saat membuka Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, di aula putih kompleks pendopo lama, Selasa, 12 September 2017.

Ia berharap, melalui rapat koordinasi itu seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Tasikmalaya bisa bekerja sama dan proaktif dalam membina dan memelihara ketentraman, stabilitas politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan, keamanan, serta kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Hal itu merupakan tanggung jawab bersama sesuai dengan peran dan tugas masing-masing. Dengan adanya situasi yang tentram dan tertib, kita bisa menjalankan seluruh aktivitas kehidupan,” tuturnya.

Untuk mendeteksi dini konflik sosial, pemerintah telah membentuk tim terpadu yang anggotanya berasal dari aparat pemerintah, TNI, Polri, Kejaksaan, dan instansi terkait lainnya. “Melalui acara ini, mari tingkatkan kembali kewaspadaan diri, deteksi dini,  dan antisipasi dini terhadap berbagai hal yang berpotensi menimbulkan ganggguan ketertiban umum di masyarakat. Tingkatkan kembali kepekaan dan kepedulian terhadap berbagai hal yang terjadi di masyarakat, sehingga dapat meminimalisir potensi konflik di masyarakat,” paparnya.

Usai membuka rakor, Ahmad Muksin menegaskan, potensi konflik di Kabupaten Tasikmalaya terbilang kecil. “Soal Ahmadiyah pun biasa-biasa saja. Secara umum, kita tidak ada potensi konflik sosial yang mengkhawatirkan. Kalau kemarin muncul permasalahan urusan pertanahan, itu riak biasa. Bukan sesuatu yang menimbulkan perpecahan,” tandasnya. [Jay]