Ilustrasi | Jay/initasik.com
Informasi

Deteksi PNS Anggota HTI di Pemkot Tasik, Budi Budiman: Saya Harus Hati-hati

initasik.com, informasi | Pemerintah Pusat resmi membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Belum lama ini Kementerian Hukum dan HAM telah mengeluarkan surat keputusan pencabutan badan hukum HTI.

Surat keputusan itu berbuntut kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS). Para PNS yang aktif di kepengurusan HTI atau jadi anggotanya diminta mengundurkan diri sebagai abdi negara. Menteri Dalam Negeri, Thahjo Kumolo, memerintahkan kepala daerah menyeleksi para PNS yang aktif di HTI untuk diberi peringatan, sampai ancaman dipecat.

Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman, mengaku belum menerima perintah secara tertulis terkait hal tersebut. “Saya harus hati-hati. Harus teleti betul. Jangan sampai jadi fitnah,” ujarnya saat dikonfirmasi di kompleks bale kota, Selasa, 25 Juli 2017.

Menurutnya, Pancasila sudah menjadi dasar bernegara dan berbangsa. Kalau kemudian ada organisasi masyarakat yang bertentangan dengan Pancasila, sebagai kepala daerah, ia akan mengikuti segala perintah Pemerintah Pusat.

Di tempat yang sama, Plt Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Ivan Dicksan, menyebutkan, di Pemkot Tasikmalaya ada hampir delapan ribu PNS, termasuk para guru. “Kalau ada yang aktif di HTI, itu harus dibuktikan dulu secara formal. Kita akan memeriksa atau semacam mendeteksi melalui Kesbangpol dan Badan Kepegawaian. Tapi, sepanjang pengetahuan saya tidak ada PNS kita yang aktif di HTI,” tandasnya. [Jay]