Peristiwa

Di Balik Cantiknya Replika Eiffel, Pro-Kontra Mengemuka

Kabupaten Tasik | Acara Tasikmalaya Motekart yang digelar di kompleks perkantoran Pemkab Tasikmalaya, Singaparna, mulai 18 Desember s.d. 31 Desember 2015, telah menyedot atensi masyarakat.

Di antara beragam agenda, seperti pertunjukan musik hingga parade munding geulis, pembuatan replika menara Eiffel, yang aslinya berdiri kokoh di Paris, Perancis, itu paling mencuri perhatian. Tak sedikit yang kagum dengan menara setinggi 35 meter itu. Di malam hari, replika itu tampak cantik. Tapi banyak juga yang mempertanyakan esensi dan dampak positif setelah dibuat menara berbahan bambu yang diperkirakan tahan selama enam bulan tersebut.

Muhajir Salam, direktur Soekapoera Institute, menjelaskan, replika Eiffel di Tasikmalaya pertama kali dibuat pada 1898 atau 117 tahun silam. Tingginya 35 meter, dan bahannya pun sama dari bambu. Menurutnya, replika itu menjadi tanda bahwa Tasikmalaya maju dalam industri kerajinan. Ribuan kerajinan Tasik diekspor ke Eropa, bahkan Amerika dan Afrika. “Kami ingin memberikan apresiasi kepada para pengrajin bambu di Tasikmalaya, yang saat ini sepertinya tak pernah dilirik lagi oleh pemerintah,” ujarnya kepada wartawan, Selasa, 29 Desember 2015.

Namun, Sekretaris DPD Paguyuban Sundawani Kabupaten Tasikmalaya, Alfie Akhmad Sa’dan Hariri, punya pandangan lain soal replika Eiffel yang dibuat dalam rangka perayaan penobatan Ratu Belanda Wihelmina itu.

Ia menilai, replika tersebut mencerminkan betapa kuatnya cengkraman penjajahan pada ratusan tahun lalu. Itu bukan bentuk kreativitas rakyat. Bangsa pribumi hanya dijadikan tukang. Dijajah.

“Kenapa yang dibuatnya menara Eiffel, bukan Ka’bah? Kalau replika itu benar-benar karya kebanggaan warga pribumi, pasti yang akan dibuat Ka’bah. Belandalah yang punya ide dan menyuruh warga untuk membuatnya,” tandasnya.

Replika menara Eiffel itu, sambungnya, menegaskan bahwa hukum yang saat ini berlaku di Indonesia bersumber dari Perancis yang sempat menjajah Belanda. Code Civil dan Code Penal merupakan sumber kodifikasi hukum Belanda yang diteruskan dalam KUH Perdata dan KUH Pidana.

Karenanya, Alfie mempertanyakan manfaatnya dibuat lagi replika Eiffel di kompleks Gebu. “Seharusnya, para budayawan atau seniman ketika berkegiatan itu dipikirkan efek postifnya apa. Warga Tasik mah ti baheula teh berehan, someah, jeung resep gotong royong. Eta anu kudu dihirupkeun jeung ditanjeurkeun deui mah, lain menarana,” tuturnya.

Ditanya soal anggaran penyelenggaraan Tasikmalaya Motekart, Muhajir menyebutkan, dananya berasal dari hibah APBD Kabupaten Tasikmalaya dan donasi pihak swasta. Angkanya, disebut-sebut sebesar Rp 300 juta dari APBD, dan sponsor Rp 70 juta. Hibah itu diberikan kepada Yayasan Cahaya Ligar Sukapura. Adapun Soekapoera Institute bertindak sebagai pelaksana acara.

Pemerhati kebijakan anggaran, Nandang Suherman, mengatakan, hibah APBD tidak boleh diberikan kepada panitia acara, tapi harus kepada lembaga yang berbadan hukum dan terdaftar di Kesbangpol. “Selain itu, harus masuk di RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Pada saat proses perencanaan, proposalnya harus sudah masuk dan di-Perbup-kan dalam penjabaran APBD,” ujarnya, Kamis, 31 Desember 2015.

Terkait acara Tasikmalaya Motekart, ia mempertanyakan pengurus Yayasan Cahaya Ligar Sukapura dan hubungannya dengan Soekapoera Institute. “Jangan sampai Cahaya Ligar hanya dipakai sarana untuk menampung dana dan sebagai penyalur saja. Padahal yang punya maksud tentang even tersebut Soekapoera Institute,” tuturnya.

Saat ditanya siapa saja pengurus Yayasan Cahaya Ligar Sukapura, Muhajir hanya menjawab, “Kang Deden.” initasik.com|shan-dzm-syamil

Komentari

komentar