Birokrasi

Dicap Daerah Intoleran, Bupati Tasik: Belum Ada Nonmuslim yang Dipaksa Sunat

Kabupaten Tasik | Kabupaten Tasikmalaya dicap sebagai salah satu daerah intoleran di Jawa Barat. Posisinya peringkat kelima. Bupati Tasikmalaya, Uu Ruzhanul Ulum, keberatan dengan penilaian tersebut.

“Kalau memang kami intoleran, sudah dari dulu tidak kondusif. Belum ada seorangpun nonmuslim yang dipaksa disunat,” tandas Uu, usai menerima kunjungan Brigjen TNI Wawan Kustiawan, asisten Deputi 3/VI Koordinasi Kewaspadaan Nasional Kemenko Polhukam, ke Pendopo Lama Kabupaten Tasikmalaya, Rabu, 15 Maret 2017.

Sebagai orang yang dibesarkan di lingkungan pesantren, sambung bupati, dirinya sangat paham bagaimana harus menghormati orang yang berbeda keyakinan. Dalam agama Islam ayatnya jelas; bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Atau ayat yang menegaskan, tidak ada paksaan dalam beragama.

“Mau jadi muslim, mangga, mau jadi nonmuslim pun silakan. Kami paham bagaimana harus saling menghormati antarpemeluk agama. Kenapa Komnas HAM selalu memberikan cap Kabupaten Tasik intoleran? Bahkan, visi religius Islami juga dianggap intoleran, sehingga kami harus membuat laporan tertulis ke Komas HAM untuk menjelaskan visi tersebut,” tuturnya.

Bupati menilai, saat muslim jumlahnya mayoritas, nonmuslim dipastikan aman. Tapi, saat muslim jumlahnya sedikit, kondisinya berbeda. “Di kabupaten Tasikmalaya, mayoritasnya muslim. Tapi tidak ada cerita yang nonmuslim dikejar-kejar. Kalaupun ada insiden dengan Ahamdiyah, itu sesaat, dan itu bisa diselesaikan dengan baik,” jelasnya.

Sebelumnya, Wawan Kustiawan menyebutkan, penilaian Kabupaten Tasikmalaya sebagai salah satu daerah intoleran di Jawa Barat berdasarkan laporan dari salah satu LSM yang concern dalam isu terkait.

“Kami datang ke sini untuk sama-sama menjaga toleransi. Semua elemen masyarakat harus terlibat. Pemerintah daerah harus paling depan melindungi setiap warga negara. Mudah-mudahan ke depan daerah ini tidak masuk sebagai yang intoleran,” harapnya. initasik.com|sep/adv

Komentari

komentar