Budi Budiman | Jay/initasik.com
Birokrasi

Enam Bulan ke Depan Budi Budiman Dilarang Ganti Pejabat

initasik.com, birokrasi | Kendati sudah resmi menjadi wali Kota Tasikmalaya, dalam enam bulan ke depan Budi Budiman dilarang melakukan penggantian pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal itu diatur dalam UU 8/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dalam Pasal 162 ayat 3 ditegaskan, “Gubernur, Bupati, atau Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah, provinsi, atau kabupaten/kota, dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.”

Budi mengaku keberatan dengan aturan tersebut. Pasalnya, sejak April 2016 ia sudah tidak bisa melakukan promosi jabatan bagi ASN berprestasi. Menurutnya, pelarangan itu sangat membelenggu, sehingga mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Sekarang, meskipun ia sudah dilantik sebagai wali Kota Tasikmalaya di periode kedua, larangan serupa berlaku juga untuk enam bulan ke depan. “Jadi, selama dua tahun (mulai April 2016 s.d. Juni 2017, red) saya tidak boleh melakukan promosi jabatan. Jelas mengganggu. Sangat menggangu. Terpasung. Sekarang banyak jabatan yang kosong dan diisi oleh Plt. Ini menyangkut pelayanan,” tutur Budi usai apel bersama para ASN di halaman bale kota, Rabu, 15 November 2017.

Menurutnya, saat ini banyak jabatan di lingkungan Pemkot Tasikmalaya diisi oleh Plt, mulai kepala dinas sampai lurah. “Sekarang repot dengan adanya UU Pilkada itu. Saya dua tahun tidak bisa melakukan promosi jabatan. Kalau pergeseran bisa saja,” ujarnya. [Jay]

Komentari

komentar