Peristiwa

Evaluasi Perda-perda Mandul

Kota Tasik | Berapakah anggaran yang dikeluarkan untuk membuat satu peraturan daerah (perda)? “Tergantung bobot perdanya,” jawab Asep Deni Adnan Bumaeri, mantan anggota DPRD Kota Tasikmalaya saat ditanya via pesan singkat, Rabu, 18 November 2015.

Kalau bobot perdanya sederhana, sambung pria yang kini menjabat ketua DPC Partai Bulan Bintang Kota Tasikmalaya, itu biayanya relatif kecil. Misalnya untuk perda yang hanya terdiri atas sepuluh pasal, dan sifatnya menindaklanjuti perintah Undang-undang, anggarannya paling Rp 10 jutaan. Itu untuk biaya makan-minum rapat sebanyak lima kali dan fotokopi, tanpa naskah akademik, studi komparatif, public hearing, dan lain-lain.

Ia menyebutkan, biaya pembahasan di DPRD biasanya kisaran Rp 100 juta, dan item termahalnya adalah studi banding. “Justru Perda Tata Nilai adalah perda yang tergolong berat, tapi tidak difasilitasi anggaran memadai,” ujarnya ketika disinggung soal Perda Nomor 7/2014 itu.

Dibanding perda lain, perda tentang tata nilai itu terbilang istimewa. Peluncurannya dimeriahkan karnaval di pusat kota. Wali Kota Tasikmalaya beserta jajaran pun ikut pawai. Namun, kendati perda tersebut sudah diluncurkan dan disusul peraturan wali kota, banyak pihak yang memberi angka merah. Perda tersebut tidak membuat kota ini jauh lebih baik. Sebelum dan sesudah terbit perda, kondisinya sama saja. Malah lebih parah.

KH Yusuf Roni, pimpinan Pondok Pesantren Al-Mujahidin, Dadaha, mencontohkan, Senin malam kemarin pihaknya mengamankan lima anak SMP negeri yang sedang mabuk di kompleks Dadaha. Mereka lantas diamankan dan ditanya dapat minuman keras dari mana.

“Mereka jawabnya dari BKR. Keur genting kieu eta di BKR masih keneh aya ngajual miras, jiga nu nangtang ieu mah. Apakah ini waktunya perang? Keadaan sedang seperti ini masih saja ada yang menjual miras,” sesalnya saat bicara dalam audiensi Forum Silaturahmi Ulama Tasikmalaya dengan wakil rakyat di gedung DPRD Kota Tasikmalaya, siang tadi.

Audiensi itu, kata Pimpinan Pondok Pesantren Sulalatul Huda, KH Aminudin Bustomi, salah satunya mempertanyakan pelaksanaan perda tata nilai dan perwalkot perda nomor 7 2015 tentang pengendalian minuman beralkohol.

Ia menilai, sampai saat ini Pemkot Tasikmalaya tidak tegas dalam bersikap. “Saya yakin semua orang tahu tentang kemaksiatan di kota ini, tapi penguasa tidak punya keberanian bertindak. Hari ini dirazia, besok ada lagi. Harus ada format jitu dalam merazia, agar ada terapi kejut,” paparnya.

Forum Silaturahmi Ulama Tasikmalaya menilai, masih banyaknya hiburan massal yang mengandung unsur pornoaksi, maraknya pesta minuman keras, dan prostitusi yang semakin meningkat adalah akibat dari ketidakkonsistenan penegakan perda dan lemahnya sanksi bagi pelanggar. “Perda ini bisa disebut mandul, karena pelaksanaannya masih jauh dari yang diharapkan. Harus ada evaluasi,” tandas KH Nurul Mubin, pengasuh Ponpes An-Najiyah, Cilolohan.

Karenanya, Forum Silaturahmi Ulama Tasikmalaya merekomendasikan peninjauan ulang perda dan perwalkot mengenai tata nilai kehidupan secara prinsip dasar, ruang lingkup, tim koordinasi sampai dengan sanksi sehingga tidak menimbulkan keambiguan dalam implementasinya. initasik.com|shan

Komentari

komentar