Pertemuan soal penambahan jam pelajaran, di ruang rapat Komisi IV | Jay/initasik.com
Edukasi

Gaduh Soal Sekolah Sehari Penuh Akhirnya Redam di Meja Rapat Komisi Empat

initasik.com, edukasi | Gaduh soal wacana penambahan jam pelajaran yang diasumsikan sebagai sekolah sehari penuh di Kabupaten Tasikmalaya, akhirnya redam di meja rapat Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Kamis, 24 Agustus 2017.

Dalam pertemuan yang dihadiri Ketua Komisi IV Ami Fahmi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kundang Sodikin, Ketua MUI Kabupaten Tasikmalaya KH Ii Abdul Basith, para perwakilan ormas Islam serta institusi terkait, itu disepakati untuk tidak menggunakan istilah penambahan jam pelajaran.

“Semua sepakat untuk meningkatkan pendidikan agama berbasis madrasah diniyah dan pondok pesantren. Terkait regulasi dan sebagainya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan merumuskan konsepnya, mulai mekanisme sampai pembiayaannya,” ujar Ami Fahmi.

Menurutnya, regulasi tersebut bukan hanya untuk satu ormas Islam, tapi menyeluruh, sehingga MUI dan ormas Islam bisa mengawasinya. “NU, Persis, dan Muhammadiyah punya madrasah diniyah dan pondok pesantren juga,” sebutnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, Kundang Sodikin, menerima usulan agar istilah penambahan jam pelajaran tidak digunakan. Ia sepakat, esensinya adalah peningkatan pendidikan agama berbasis madrasah dan pondok pesantren.

“Untuk mekanismenya belum dibahas. Baru ada kesepakatan peningkatan pendidikan keagamaan untuk membentuk siswa yang berakhlakul karimah, khusus untuk siswa SMP dan SMA, karena untuk SD kita sudah mewajibkan semua untuk sekolah diniyah,” terangnya.

Gambaran sementara, untuk siswa SMP dan SMA yang di sekitar sekolahnya ada madrasah atau pondok pesantren, harus mengikuti pendidikan keagamaan di sana. Tapi, jika di lingkungan itu tidak ada madrasah, gedung sekolah formalnya bisa dimanfaatkan.

“Tentu saja setelah pulang sekolah formal. Diterapkannya belum pasti kapan. Masih ada pembahasan selanjutnya terkait teknis. Soal SMA yang sudah diambil alih provinsi, kita tetap memberlakukan kebijakan itu, karena mereka juga warga Kabupaten Tasikmalaya. Kebijakan ini intinya untuk membentuk kepribadian siswa supaya berakhlakul karimah,” papar Kundang. [Jay]

Komentari

komentar

zvr
Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?