Masjid Agung Manonjaya, 1920
Historia

Jadi Pusat Pemerintahan Sukapura, Manonjaya Berkembang Pesat


initasik.com, historia | Perpindahan ibu kota Sukapura dari Sukaraja ke Manonjaya, 1837, memberikan dampak besar. Peristiwa itu menjadi faktor penting yang memicu berbagai perubahan sosial dan budaya di Priangan Timur.

Keputusan Kanjeng Dalem Anggadipa memindahkan ibu kota Sukapura itu bukan tanpa alasan. Pertimbangannya adalah untuk memperlancar akses pemerintahan kabupaten ke seluruh distrik.

Waktu itu, Kabupaten Sukapura mengalami pembagian wilayah. Sukapura dibagi dalam tiga wilayah afdeeling, yakni pertama, Afdeeling Sukapura Kolot. Luasnya sekitar 276.683 ha, dengan terdiri dari sembilan distrik, yang diperintah oleh patih dan asisten-residen. Kontrolnya wilayah dibagi dua atas Manungreja dan Cikajang. Manungreja meliputi lima distrik (Panyeredan, Karang, Sukaraja, Taraju, dan Parung). Sedangkan Cikajang meliputi tiga distrik (Batuwangi, Kadangwesi, dan Nagara/Pameungpeuk), serta ada tambahan ditambah satu distrik lagi, yakni Selecau.

Dua, Afdeeling Sukapura. Luasnya sekitar 260.312,13 ha, dengan terdiri dari delapan distrik yang diperintah langsung oleh bupati. Kontrol dibagi dua, yaitu Manonjaya dan Parigi. Manonjaya meliputi tiga distrik (Pasir Panjang, Banjar, Kawasen). Parigi meliputi lima distrik (Parigi, Cijulang, Mandala, Cikembulan, dan Kalipucang).

Tiga, Afdeeling Tasikmalaya. Luasnya sekitar 98.786 ha, dengan terdiri dari tiga distrik yang diperintah oleh patih dan asisten-residen. Kontrol dibagi dua, yaitu Ciawi dan Tasikmalaya, dengan ibukota Tasikmalaya. Tasikmalaya meliputi tiga distrik (Ciawi, Indihiang, dan Malangbong). Ciawi mengontrol ibukota Tasikmalaya.

Maka dipilihlah Manonjaya sebagai pusat pemerintahan. Perpindahan ibu kota Sukapura itu memiliki tonggak sejarah baru dalam perkembangan pemerintahan Kabupaten Sukapura. Di masa kepemimpinan Raden Tumenggung Danuningrat (1837-1844), misalnya, Manonjaya mengalami perkembangan pesat. Menjadi kota yang artistik dengan penyesuaian akulturasi pemerintah kolonial, sehingga tercipta unsur-unsur arsitektur Belanda.

Di masa Raden Ranggawiradimanggala (1844-1855), Manonjaya mengalami peningkatan kegiatan agama yang sangat menonjol. Selain itu, di wilayah Manonjaya banyak didirikan pesantren.

Dampak dari semakin berkembangnya pesantren-pesantren, muncul suatu struktur sosial baru dalam masyarakat, yakni kaum santri. Mereka menjadi sumber penting dalam pembentukan berbagai aspek kehidupan dan ekonomi Kabupaten Sukapura.

Semakin majunya kehidupan sosial, ekonomi, dan ditopang dengan kehidupan agama menjadikan Sukapura sebagai kabupaten yang maju pada pertengahan abad ke-19.

Pembangunan Manonjaya terus berlangsung seiring pergantian kepemimpinan, mulai Raden Ranggatanoewangsa (1855-1875), Demang Danoekoesoemah (1875-1901), dan Raden Rangga Wiratanoewangsa (1901-1908).

Masjid Agung Manonjaya

Pembangunan masjid di Manonjaya merupakan bagian dari perkembangan pembangunan Manonjaya sebagai ibu kota Kabupaten Sukapura. Dibangun sekitar 1832, pada masa Bupati Sukapura Wiradadaha VIII.

Pada 1837, Masjid Agung Manonjaya diperluas sebagai penyesuaian tata ruang dan perkembangan penduduk masa itu. Perluasan itu dirancang oleh Patih Raden Tumenggung Danuningrat.

Untuk menambah kapasitas jemaah, pada 1889 didirikan tambahan (serambi) oleh RTA. Adiningrat. Bentuk arsitek bangunan Masjid Agung Manonjaya menunjukkan perpaduan antara unsur pribumi yang diwarnai unsur Islam dan Eropa. Menara bersusun tiga yang konon salah satu mahkotanya merupakan pemberian dari Syekh H. Abdul Muhyi. ***

Komentari

komentar

zvr
Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?