Jay | initasik.com
Sosial Politik

Jerit Pedagang Kecil dan Suara Sumbang dalam Kebijakan Tebang Pilih

initasik.com, sospol | Pria tambun itu mengaku bernama Bah Iwa. Sepintas, pembawaannya tampak dingin. Kedua tangannya menyilang di atas perutnya yang lumayan buncit. Sesekali bibirnya tersenyum malas menanggapi celetukan orang-orang di sekitarnya yang sama-sama berteduh di bekas pos polisi Masjid Agung.

Ia tak banyak bicara. Meladeni obrolan seperlunya. Siapa sangka, di balik ketenangannya itu tersimpan kekecewaan mendalam. Saat diwawancara initasik.com, warga Paseh, Tuguraja, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, itu bicara panjang lebar. Intonasinya tegas. Kontras dengan sikap dinginnya.

“Jelas, ini tidak adil. Bukankah esensi pembangunan itu untuk kesejahteraan masyarakat?” jawabnya balik bertanya saat ditanya soal larangan jualan di Taman Kota Tasikmalaya, Ahad, 28 Mei 2017.

Ia mengaku tidak memahami pola kebijakan Pemkot Tasikmalaya dalam penataan pedagang kaki lima (PKL). Ada PKL yang dibina, tapi banyak juga yang dibinasakan. Sebagian PKL diusir-usir layaknya orang gila, sementara yang lainnya difasilitasi.

“Kalau kami tidak boleh jualan di sini, larang juga dong PKL di Cihideung. Kami di sini tidak akan mengganggu arus lalu-lintas, karena ada di area taman. Sedangkan yang di Cihideung menghabiskan setengah jalan dan terlihat kumuh, tapi dibiarkan. Itu kebijakan yang menjijikan. Tidak manusiawi,” sesalnya.

Ia menilai, pembangunan taman kota itu tidak disertai perencanaan matang. Menurutnya, di mana-mana, adanya taman kota pasti akan mengundang banyak orang untuk mendatanginya. Di saat bersamaan, para pedagang pun bermunculan.

Tapi, Pemkot Tasikmalaya tidak menyediakan ruang khusus untuk PKL. Ketika para pedagang mulai berdatangan, pemerintah seperti kebakaran jenggot. Sibuk sendiri. Sampai mengerahkan polisi dan Satpol PP.

“Kalau ke pedagang-pedagang besar, pemerintah baiknya minta ampun. Orang-orang beruang diberi keleluasaan. Coba lihat, minimarket dan mal ada di mana-mana. Kalau sama orang kecil mah seperti ini. Pemkot tidak berpihak pada rakyat kecil,” bebernya.

Lantaran dilarang berjualan di area taman kota, Bah Iwa mengaku menanggung rugi sampai Rp 700 ribu. Barang dagangannya, seperti bubur lemu, bubur ketan, candil dan lainnya terpaksa dibuang. Makanan seperti itu tidak tahan lama.

Di tempat yang sama, salah seorang tokoh masyarakat, Adang Isu, menilai, Pemkot Tasikmalaya tebang pilih dalam menerapkan Perda tentang ketertiban umum. Keras ke sebagian pihak, lunak ke kelompok lain.

“Sangat wajar bila ada masyarakat yang merasa dizalimi wali kota. Pemkot telah memberlakukan standar ganda. Padahal, semua harus diperlakukan sama. Jangan tebang pilih. Selama ini kita melihat, khususnya dalam penataan PKL, Pemkot Tasikmalaya tidak adil,” tuturnya.

Ia berharap agar Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman, bijak dalam membuat keputusan. Kalau memang PKL melanggar ketertiban umum, tertibkan semuanya. Jangan seperti sekarang. Tebang pilih. Bila ketegasan dan keadilan itu sudah ditegakkan, masyarakat pun akan tunduk.

“Teman-teman PKL di taman kota ini hanya dagang dari sore sampai Magrib. Itupun hanya selama Ramadan. Mereka butuh uang untuk lebaran. Wali kota harus bijak,” pinta mantan relawan Budi Budiman-M. Yusuf dalam pilkada kemarin itu. [Jay]

Komentari

komentar

zvr
Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?