Dok. Pribadi
Peristiwa

Kaum Pekerja di Kota Tasikmalaya Masih Banyak yang Belum Dapat Hak Normatif

initasik.com, peristiwa | Kaum pekerja di Kota Tasikmalaya masih banyak yang belum mendapatkan hak-hak normatifnya. Jumlahnya terbilang besar. Sekitar 40 persen. Mereka bekerja tanpa dipenuhi haknya sebagaimana yang diatur Undang-undang.

Ketua DPC Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Tasikmalaya, Yuhendra Effendi, menyebutkan, masih banyak rekan-rekan pekerja yang digaji di bawah upah minimum. Status pekerjaan menggantung. Terus-terusan dikontrak.

“Banyak juga pekerja yang tidak didaftarkan BPJS oleh perusahaan, jatah cuti tidak diberi, dan waktu kerja yang tidak sesuai. Mereka yang diPHK pun tidak mendapatkan pesangon yang sesuai,” ungkap pria yang akrab disapa Bang Indra itu kepada initasik.com, Ahad, 30 April 2017.

Ia mendorong pemerintah untuk menjalankan amanat UU Ketenagakerjaan, seperti melakukan pengawasan dan menegakkan aturan. Sampai dengan saat ini peran pemerintah daerah dalam ketenagakerjaan yang sudah diatur dalam berbagai regulasi tidak berfungsi.

Dalam siaran pers yang diterima initasik.com, SPSI menuntut pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi dan perannya dalam ketenagakerjaan, terutama fungsi pengawasan dan fungsi wali kota sebagai ketua Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kota Tasikmalaya.

Selain itu, pihaknya menuntut Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya untuk melakukan monitoring, budgeting, dan membuat regulasi ketenagakerjaan di Kota Tasikmalaya. “Menuntut Disnaker Kota Tasikmalaya untuk menjamin hak cuti/libur bagi pekerja di hari besar nasional serta hak lembur bagi pekerja yang tetap dipekerjakan di hari libur tersebut,” tandasnya. [Jay]

Komentari

komentar

Komentari

Komentari