Ki-ka: Budi Budiman, Kadis Kesehatan, Atit Tajniati | Jay/initasik.com
Informasi

Kehidupan Sosial Kota Tasik Belum Sehat

initasik.com, informasi | Kehidupan sosial Kota Tasikmalaya dinilai belum sehat. Anak jalanan masih banyak. Wanita tunasusila tetap meruyak. Geng motor kerap merusak. Semua belum ditanggulangi dengan baik.

Karena itu, tim penilai Kota Sehat dari Provinsi Jawa Barat tidak memasukkan indikator kehidupan sosial ke dalam kategori penilaian penyelenggaraan Kota Sehat bagi Kota Tasikmalaya.

Ketua Harian Forum Kota Sehat Kota Tasikmalaya, Atit Tajniati, menyebutkan, Kota Tasikmalaya merupakan satu dari delapan kota dan kabupaten di Jawa Barat yang diikutsertakan dalam penilaian kota sehat tingkat nasional.

Menurutnya, dari delapan indikator tatanan kota sehat, Kota Tasikmalaya tidak memasukkan kawasan pertambangan sehat, kawasan hutan sehat, dan kehidupan sosial yang sehat ke dalam kategori penilaian.

“Kita menyodorkan lima indikator, yaitu kawasan permukiman, sarana dan prasarana umum, kawasan sarana lalu-lintas tertib dan pelayanan transportasi, kawasan industri dan perkatoran sehat, kawasan pangan dan gizi, dan kehidupan masyarakat sehat yang mandiri,” tutur Atit dalam Rakor dan Pembinaan Penyelenggaraan Kota Sehat, di Hotel Harmoni, Senin, 4 September 2017.

Untuk perkantoran sehat, ia mengajukan Bank Indonesia dan Bale Kota. Namun, BI tidak memiliki pojok ASI dan area khusus merokok. Maka dipilihlah Bale Kota Tasikmalaya. Sedangkan untuk perindustrian yang diajukan adalah tempat bordir Haryati di Kawalu.

“Untuk gizi pangan, jagoannya di Indihiang. Ada Gapoktan dengan susu kambing etawa dan rumah herbal di Kecamatan Bungursari,” sebutnya.

Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman, berharap, keikutsertaan dalam penilaian kota sehat itu bukan sekadar mengejar dapat penghargaan. Ada yang lebih penting dari itu, yakni pemerataan. Untuk kawasan kehidupan masyarakat sehat yang mandiri, misalnya, tidak fokus di satu kelurahan.

“Bicara soal kemandirian, kita punya program optimalisasi pemberdayaan masyarakat dan mendorong kemandirian ekonomi yang berdaya saing. Mandiri dalam semua sisi. Kemandirian yang berkualitas,” tuturnya.

Ditanya soal tidak dimasukkannya indikator kehidupan sosial yang sehat ke dalam kategori penilaian, Budi mengaku masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Beberapa di antaranya adalah penanggulangan anak jalanan dan wanita tunasusila.

“Anggaran untuk Dinas Sosial memang belum besar. Kita sudah punya Dinas Sosial, tapi kantornya juga belum representatif. Itu harus diperhatikan, di samping membuat rumah singgah untuk anak-anak jalanan. Itu memerlukan anggaran yang besar,” paparnya. [Jay]