Ist
Ekbis

Kemudahan Akses ke Perbankan Berpengaruh pada Daya Beli Masyarakat

initasik.com, ekbis | Industri jasa keuangan merupakan instrumen yang sangat penting dalam percepatan perekonomian masyarakat. Perbankan dan lembaga keuangan lainnya membantu dalam laju perputaran ekonomi, sehingga berdampak pada daya beli masyarakat.

“Tetapi, jika industri jasa keuangan sulit mendistribusikan pembiayaan kepada masyarakat, maka daya beli masyarakat akan menurun,” ujar Bupati Tasikmalaya, Uu Ruzhanul Ulum, saat memberi sambutan dalam pengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan di Daerah (TPKAD) dan Penandatanganan Komitmen Bersama Tim Kerja Satuan Tugas Waspada Investasi (Satgas WI) Kabupaten Tasikmalaya,di Pendopo Lama Kabupaten Tasikmalaya, Selasa, 31 Oktober 2017.

Bupati berharap, TPKAD mampu mendorong dan melakukan terobosan-terobosan agar kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan dari jasa industri keuangan dapat terpenuhi. “Masyarakat sangat membutuhkan kucuran  kredit untuk permodalan usaha mereka. TPKAD dapat menjadi solusi jika melakukan pergerakan agresif di tengah masyarakat. Jangan sampai setelah dikukuhkan tidak ada pergerakan. Lebih baik mengundurkan diri saja,” tegasnya.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sangat menunggu karya TPKAD dalam membantu pergerakan sektor usaha kecil menengah. “Tugas pemerintah adalah menyejahterakan masyarakat. Peran TPKAD dapat membantu tugas pemerintah tersebut dalam membantu peningkatan perekonomian masyarakat,” tandas Uu.

Di tempat yang sama, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional II Provinsi Jawa Barat, Sarwono, mengatakan, keberadaan TPKAD Kabupaten Tasikmalaya diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengatasi permasalahan akses keuangan.

“Banyak masyarakat yang bertanya hubungan OJK dan TPAKD. Jawabnya adalah, OJK mengawasi jasa keuangan agar kinerjanya sehat dan industrinya baik, sedangkan TPKAD adalah salah satu solusi untuk membantu masyarakat yang kesulitan mengakses keuangan, karena keterbatasan pemahaman mereka terhadap industri jasa keuangan,” jelas Sarwono.

Menurut dia, TPKAD merupakan lembaga milik bersama. Semua pihak yang ada di dalamnya harus dapat mengatasi kendala yang inisiasinya tidak hanya dari OJK, tapi diharapkan peran aktif semua pihak, termasuk pemerintah daerah.

Terkait Satgas Waspada Investasi, kepala OJK Tasikmalaya, Asep Riswandi, menjelaskan, satgas itu dibentuk untuk memberi rasa aman bagi masyarakat dalam melakukan investasi keuangan dan masyarakat dapat melakukan antisipasi lebih awal terhadap penawaran investasi yang diduga ilegal.

Adapun anggota satgas tersebut adalah OJK Tasikmalaya, Kepolisian Resort Kabupaten Tasikmalaya, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya, serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.

“Satgas merupakan wadah koordinasi untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan dugaan tindak melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dengan pengolaan investasi,” sebut Asep. [Rls]