Sosial Politik

Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Tasik Sewot Tanggapi Naskah Akademik Perda Pendidikan

initasik.com, politik | Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Ami Fahmi, sewot pada rapat pembahasan naskah akademik Perda Pendidikan, di gedung dewan, Rabu, 9 Agustus 2017. Ia menilai, naskah tersebut melenceng jauh dan mengenyampingkan aspirasi dari Komisi 4 DPRD yang menginisiasi pembuatan perda tersebut.

Menurutnya, tim ahli dari STAI Tasikmalaya justru lebih banyak membawa konsep pembuatan perda tersebut ke dalam perspektif mereka sendiri, sehingga pembahasan yang dilakukan sejak pukul 09.00 WIB tersebut berjalan alot dan baru selesai pada pukul 13.00 WIB. Itupun masih belum menemukan titik temu apakah naskah akademik yang menjadi keharusan itu akan diterima atau tidak.

“Perda Pendidikan yang dibuat saat ini diharapkan bisa mengakomodir semua secara keseluruhan, baik itu pendidikan formal di sekolah, nonformal seperti madrasah dan lainnya, hingga informal yang berada pada kultur masyarakat. Karena ini sangat penting berkaitan erat dengan persoalan prestasi dan juga akhlak budi pekerti anak-anak di masa mendatang,” tutur Ami.

Ia mencontohkan, pendidikan madrasah tidak dimasukkannya pada naskah itu. Ia mengharapkan, nantinya perda itu bisa mengakomodir dan memerhatikan keberadaan guru madrasah.

“Memang telah ada Perda Pendidikan Keagamaan Islam No 10 tahun 2012, namun belum cukup terakomodir di sana. Bantuan pun hanya baru berupa hibah yang sangat terbatas. Harapan kami ada bantuan stimulus yang setiap tahun diberikan,” tandasnya.

Sementara itu, tim ahli dari STAI Tasikmalaya, Dadih Abdulhadi, mengatakan, aspirasi Komisi 4 DPRD Kabupaten Tasikmalaya banyak yang bertentangan dengan aturan lain, serta malah sangat besar kemungkinannya akan mendapatkan koreksi dari Kemendagri.

Misalnya, Komisi 4 DPRD Kabupaten Tasikmalaya menginginkan bantuan stimulus bagi guru madrasah ditulis dalam naskah tersebut. “Dalam aturan tidak boleh, masa ditulis secara verbal seperti itu. Kalau dikoreksi siapa yang malu? Kami yang akan kehilangan muka, karena kami tim ahlinya. Makanya memang tadi pembahasan sedikit alot,” ungkapnya.

Selain itu, sambung Dadih, aturan bagi guru madrasah itu telah ada yang mengatur yakni Perda No 10 tahun 2012 tentang Perda Pendidikan Kegamaan Islam yang sebenarnya telah mendapatkan koreksi yang sangat krusial dari Kemendagri, namun hingga saat ini Pemkab Tasikmalaya tidak mengoreksinya.

“Bantuan selama ini kepada guru madrasah dan ajengan masuk sekolah telah diberikan juga, kemudian pada Perda Pendidikan yang saat ini dibahas ingin diberikan sampai nilai UMK, itu tidak masuk akal menurut kami,” terangnya.

Ia berharap, Komisi 4 DPRD Kabupaten Tasikmalaya menuangkan aspirasi dan keinginannya dalam sebuah perda yang realistis guna menunjang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang nantinya berdampak pada kualitas mutu pendidikan.

Pasalnya, yang terjadi saat ini banyak angka yang disinyalir direkayasa pada bidang pendidikan, padahal wajah buruk bidang pendidikan itu sangat jelas di lapangan. “Angka dropout sangat besar, namun tidak diungkap. Banyak guru yang tidak bisa memenuhi SPM juga tidak terungkap. Makanya pada UN kemarin terjadi penurunan nilai di Kabupaten Tasikmalaya. Saya harapkan dewan jangan memaksakan kehendak. Kalau untuk menarik simpati saja bagus memang, tapi bisa tidak melaksanakannya? Karena selama ini pun banyak kewajiban yang telah tertuang dalam aturan tidak dilaksanakan,” papar Dadih. [Kus]

Komentari

komentar

zvr
Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?