Birokrasi

Ketua Peradi akan Tantang Bupati Tasik di Pengadilan

initasik.com, birokrasi | Di penghujung jabatannya, Bupati Tasikmalaya, Uu Ruzhanul Ulum, kembali merotasi mutasi ratusan PNS. Bertempat di Pendopo lama, Selasa, 4 September 2018, Uu kembali melantik 106 pejabat yang berasal dari eselon 3 dan eselon 4.

Diwawancara usai pelantikan, Uu mengaku saat ini Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya membutuhkan hal itu. “Buat apa pelantikan dilama-lama kalau memang kita butuh? Buat apa juga pelantikan cepat-cepat kalau memang kita tidak butuh?” ujarnya.

Ia berdalih, untuk mencapai visi misi Kabupaten Tasikmalaya dibutuhkan sosok yang memiliki kemampuan sesuai dengan jabatan. Saat ini banyak pejabat yang telah pensiun, sehingga terjadi kekosongan jabatan. “Supaya memenuhi kriteria apa yang diharapkan dalam visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya,” tambahnya.

Terpisah, Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) DPC Tasikmalaya, Andi Ibnu Hadi, menilai, Uu telah melanggar aturan. Berdasarkan UU 10/2016 pasal 71 ayat 2, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

Ia siap menantang bupati untuk membuktikanya di pengadilan. Dalam waktu dekat ini, pihaknya akan melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya.  “Kita sudah melakukan pengaduan ke Kemendagri, tapi sampai hari ini kita belum mendapatkan kejelasan terkait hal itu. Kalau begitu, kita lakukan saja proses hukum. Kita uji di pengadilan,” tuturnya. [Eri]