Ilustrasi | Dok. initasik.com
Birokrasi

Kinerja Pemerintahan Kabupaten Tasik Jelek

initasik.com, birokrasi | Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya tiga kali berturut-turut mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian alias WTP. Penyerapan anggarannya tertinggi kedua di Indonesia. Begitupun dalam pelaporan penyelanggaraan pemerintah. Peringkat kedua di Jawa Barat.

Namun, dalam soal kinerja ternyata masih jauh dari memuaskan. Jelek. Tahun ini Kemenpan-RB merilis penilaian terhadap kinerja pemerintah-pemerintah daerah. Berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kabupaten Tasikmalaya berada pada peringkat 26 atau kedua terbawah di Jawa Barat. Nilainya CC.

“Artinya, ada banyak program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang tidak sesuai dengan tujuan dan target sasaran RPJMD. Apabila kondisi seperti ini tetap dibiarkan, maka dapat dipastikan, masyarakat tidak dapat menikmati manfaat dari program dan kegiatan pemerintah,” tutur Wakil Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto.

Saat membuka konsultasi publik rancangan RPJMD yang dikemas dalam halakah dengan para ulama, di Islamic Center Kabupaten Tasik, Senin, 9 April 2018, Ade menegaskan, faktor utama yang menyebabkan kondisi tersebut adalah RPJMD yang tidak fokus dengan target dan sasaran yang terlalu melebar luas.

Untuk itu, pihaknya sedang merevisi RPJMD 2016 s.d. 2021. Ada siswa waktu sekitar tiga tahun untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat melalui pembangunan yang fokus dan saling terkait.

“Revisi RPJMD ini berisisan dengan agenda reformasi birokrasi. Kami harapkan, ke depan Kabupaten Tasikmalaya mendapat nilai kinerja yang baik, minimal B, serta dapat lebih meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik,” paparnya. [Jay]