Sosial Politik

Komisi IV Terima Keluhan Apdesi Soal SKB 4 Menteri

initasik.com, politik | Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya menerima keluhan dari DPC Apdesi Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Dana Desa yang membingunkan bagi para kepala desa.

Peraturan tersebut misalnya berkaitan dengan pengelolaan dana harian ongkos kerja (HOK). Dalam Permendes HOK itu harus 30 persen, sedangkan dalam Permendagri ditentukan berdasarkan kebutuhan di masing-masing desa.

Karenanya, dalam kunjungan tersebut, komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, diminta untuk mendorong pemerintah membuat Perbup sebagai turunan dan penjelasan dari aturan tersebut.

“Terkait dengan HOK sudah menjadi keputusan SKB 4 Menteri itu tidak menjadi prioritas. Namun kan, keputusan tertingginya dikembalikan ke musyawarah desa,” terang Ami Fahmi, ketua komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya itu.

Intinya, kata dia, semuanya itu dikembalikan kepeda desa. Namun penggunaanya harus sesuai denga kriteria, yaitu untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan gedung, sarana olah raga, dan pemberdayaan. “Persentasenya silakan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa,” tandasnya. [Millah]