Ketua KPAD Kota Tasikmalaya, Eki S. Baehaqi | Jay/initasik.com
Informasi

Kota Tasik Belum Termasuk Kota Layak Anak


initasik.com, informasi | Kota Tasikmalaya merupakan satu dari enam daerah di Jawa Barat yang belum termasuk Kota Layak Anak (KLA). Masih banyak pekerjaan rumah yang mesti diprioritaskan pemerintah kota.

Dalam laman Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dijelaskan, KLA adalah kabupaten atau kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Ada banyak aspek yang menyebabkan satu daerah dinyatakan tidak masuk KLA. Dalam situs Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Jawa Barat, disebutkan, salah satunya aspek perlindungan. Itu dilihat dari terbatasnya tempat yang aman bagi anak, dan masih banyaknya anak yang menjadi korban kekerasan, pelecehan, diskriminasi, dan perlakuan salah.

Ada juga aspek kelembagaan yang terkait dengan kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan anak masih parsial dan segmentatif. “Setahun Rp 60 juta,” jawab Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Tasikmalaya, Eki S. Baehaqi, saat ditanya dukungan anggaran pemkot kepada organisasi yang dipimpinnya, Ahad, 23 Juli 2017.

Dengan anggaran sebesar itu, sambung Eki, jauh dari kata cukup bila KPAD harus bekerja maksimal. Apalagi pihaknya harus koordinasi dengan berbagai instansi di luar daerah. “Kita ini bergerak di pencegahan dan penanganan kasus-kasus yang berhubungan dengan anak. Minimnya anggaran itu salah satu alasan kenapa Kota Tasikmalaya dinyatakan belum menjadi Kota Layak Anak,” tandasnya.

Ia menyebutkan, di 2016, menurut laporan yang masuk, ada 20 kasus kekerasan pada anak. Tahun ini, sampai Juli, ada sepuluh kasus kekerasan. Sedangkan kasus eksploitasi anak jumlahnya belum terdata. Namun, saat ini sedang ada sidang di pengadilan terkait anak yang dieksploitasi jadi pengamen.

“Siapapun yang mengeksploitasi anak bisa dipidana, termasuk orangtuanya sendiri. Bila ada unsur profit yang dijadikan pekerjaan rutin, itu eksploitasi. Ancaman hukumannya sampai lima tahun,” tandas Eki. [Jay]

Komentari

komentar

zvr
Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?