Jay | initasik.com
Birokrasi

KPAID Jangan Hanya Bekerja Setelah Ada Kejadian

initasik.com, birokrasi | Bupati Tasikmalaya, Uu Ruzhanul Ulum, berharap agar Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAID) Kabupaten Tasikmalaya tidak hanya bekerja setelah ada kejadian.

“Harus ada gerakan-gerakan pencegahan. Kehadiran KPAI harus memberikan manfaat kepada masyarakat,” tandasnya usai melantik komisioner KPAID Kabupaten Tasikmalaya, di pendopo lama, Kamis 13 April 2016.

Kendati begitu, seaktif apapun KPAI bergerak, Uu meyakini, daya dongkraknya tidak akan seperti yang diharapkan jika tidak didukung oleh instansi terkait dan seluruh elemen masyarakat. Semua harus bekerja sama.

“Komisioner KPAI cuma sembilan orang, sedangkan wilayah Kabupaten Tasik sangat luas. Ada 39 kecamatan dan 351 desa. Oleh karena itu, saya berharap, seluruh lapisan masyarakat aktif melakukan pencegahan untuk sama-sama melindungi anak-anak dari kejahatan yang akan mencelakakan mereka,” tuturnya.

Ditanya soal anggaran untuk KPAI, Uu mengakui, saat ini belum ada, karena memang baru dikukuhkan. Meski begitu, ia berharap program tetap dijalankan, sehingga keberadaannya bisa bermanfaat bagi masyarakat.

Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya, Ato Rinanto, membenarkan soal belum adanya anggaran. Selama ini bergerak swadana. “Sebelum dikukuhkan hari ini, kita kan harus bergerak menemui instansi-instansi terkait, termasuk ke pak bupati. Kalau ada rapat-rapat internal, kita pakai uang sendiri,” sebutnya.

Bahkan, sambungnya, sebelum ia dan rekan-rekannya resmi dilantik, KPAID Kabupaten Tasikmalaya sudah bekerja. Ada beberapa kasus yang didampingi. “Setelah hari ini dilantik, yang paling urgen kami lakukan adalah mendampingi penyelesaian permasalahan yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya, seperti pelecehan anak yang terjadi di beberapa kecamatan,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, saat ini ada beberapa kasus yang sedang didampinginya, seperti yang terjadi di Kecamatan Ciawi, Kadipaten, Pagerageung, dan Cisayong. Semuanya sedang diproses hukum. “Nanti kita akan memetakan daerah mana saja yang rawan kasus anak terkait pelecehan seksual, eksploitasi dan sebagainya,” imbuh Ato. [Jay/adv]

Komentari

komentar