Ilustrasi | Dok. initasik.com
Edukasi

Krisis Jumlah Guru Perlu Segera Dikikis

initasik.com, edukasi | Kabupaten Tasikmalaya krisis jumlah guru. Seandainya tidak ada tenaga sukwan, proses pendidikan pasti mandek. Dari kebutuhan ideal sekitar 14 ribu guru PNS, kondisi sekarang kisaran setengahnya, khusus di SD dan SMP.

Ketua PGRI Kabupaten Tasikmalaya, Akhmad Juhana, mengatakan, krisis jumlah guru seperti tidak terlihat dampaknya, karena terbantu oleh adanya tenaga sukwan. “Dalam menyikapi kondisi guru saat ini, PGRI terus-terusan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui PB PGRI. Pemerintah harus segera mengambil alternatif untuk segera menyelesaikan persoalan guru, terutama dari aspek jumlah,” tuturnya.

Untuk itu, pihaknya mendorong pemerintah segera menyelesaikan komitmen dengan K2. Di luar itu, ia meminta agar Peraturan Pemerintah yang melarang kepala daerah tidak boleh mengangkat honorer untuk dikaji ulang.

Menurutnya, dampak kekurangan guru itu di antaranya menghalangi strategi kepemimpinan para kepala sekolah, karena yang dihadapi bukan guru PNS saja, tapi juga tenaga sukwan. Pembinaan guru terganggu. Tidak akan setegas kepada guru PNS.

“PGRI minta pemerintah segera menyelesaikan persoalan krisis guru. Kita juga berharap pemerintah jangan terlalu banyak dibebani dengan tugas administrasi. Selain itu, pemerimtah segera mengkaji ulang tentang pemberian tunjangan profesi. Kita mengharapkan disatukan dengan gaji, supaya tidak jadi peluang untuk banyak pinjaman,” paparnya.

Terkait nasib tenaga sukwan, ia berharap Pemkab Tasikmalaya mencontoh kebijakan Pemprov Jawa Timur yang mengakui mereka sebagai tenaga honor daerah melalui UU Ketenagakerjaan. Mereka dikontrak per tahun.

“Itu sedang kami komunikasikan dengan bupati. Kenapa tidak, untuk memperlancar kegiatan tahunan di sekolah, kita berikan ruang kepada guru untuk diangkat sebagai tenaga honor daerah dalam batas waktu tertentu. Bupati bisa melakukan itu,” tandasnya.

Dengan dijadikan tenaga honor daerah, sambung Akhmad, mereka akan mendapat tunjangan dan bisa mengikuti proses sertifikasi guru. Dengan mempunyai SK dari bupati, para tenaga sukwan bisa mengikuti pembinaan profesi guru dalam jabatan. Jika lulus akan mendapat tunjangan profesi.

Menanggapi hal itu, Sekda Kabupaten Tasikmalaya, Abdul Kodir, mengatakan, pihaknya sedang membahasnya dan menyesuaikan dengan kondisi keuangan. “Mudah-mudahan pemda bisa menyisihkan anggaran untuk menutupi itu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada insentif Rp 250 ribu bagi sukwan-sukwan K2 yang bertugas di seluruh instansi di Kabupaten Tasikmalaya,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Iin Aminudin, menjelaskan, pemerintah daerah memungkinkan untuk mengangkat para sukwan sebagai tenaga honor daerah, namun pendekatannya ke pengadaan jasa, bukan ke kepegawaian.

Terkait peluang CPNS, ia mengaku sudah  mengusulkan ke Menpan RB dengan usulan kebutuhan sebanyak 9.000 orang. “Kita memang mendesak ada penambahan guru PNS. Apalagi setiap tahun ada 500 PNS yang pensiun. Kebanyakan dari dunia pendidikan,” imbuhnya. [Jay]

Komentari

komentar

zvr
Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?