Peristiwa

LPFH Bodong!

Kabupaten Tasik | Telepon seluler initasik.com bergetar. Ada pesan singkat yang masuk. Nomor asing. “Saya Ha****an dari Batusumur, Manonjaya (Kabupaten Tasikmalaya), menyatakan, masyarakat sangat resah dengan adanya lembaga LPFH,” tulisnya.
Lembaga yang dia maksud adalah adalah Lembaga Mahkamah Potensi Family Heritage yang tempo hari sempat membuat publik bertanya-tanya terkait maraknya baliho ucapan selamat datang kepada Presiden Joko Widodo dan Ketua MPR Zulkifli Hasan.

Dalam pesan singkat itu ia menulis, “Banyak keluarga yang berantem karna lembaga ini, kami warga miskin mkan aja susah trus tiap kali pertemuan antar anggota selalu di pinta iuran. Dari thun 2010 sampai sekarang ada keluarga yg abis rata2 3 jutaan.”

Menurutnya, LPFH selalu mengiming-imingi anggota akan mendapat uang banyak. “Kami gak tau harus kpda siapa minta tolong, sudah lapor ke kpla desa tapi mereka hnya diam. Mhon wartawan membantu menelusuri lpfh yg sbenarnya apakah berbadan hukum ataukah penipuan semata,” lanjutnya.

Untuk memastikan legalitas lembaga tersebut, initasik.com menanyakannya kepada kepolisian dan Kesbangpol Kota Tasikmalaya serta Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya, termasuk ke LPFH Jawa Barat yang berkantor di Jl. Cisinga, Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya.

Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tasikmalaya, Deni Diyana, mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih mendalami keberadaan lembaga tersebut. Ia menyebutkan, LPFH tidak terdaftar di instansinya.

Penegasan serupa disampaikan Kepala Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya, Iwan Setiawan. “Lembaga itu sedang kita lidik. Kalau ada masalah dengan pidana tangkap saja sama polisi. Mereka itu LSM bodong. Arahnya ngga benar,” tandasnya, Kamis, 4 Desember 2015.

Kasat Intel Polres Tasikmalaya Kota, AKP Dikdik Rohim, mengimbau masyarakat agar tidak mudah terbuai oleh iming-iming apapun dari lembaga yang tidak jelas asal-usulnya. “Bila ada yang merasa dirugikan oleh lembaga semacam LPFH segera laporkan kepada polisi. Sampai saat ini kami belum menerima pengaduan masyarakat terkait LPFH,” ujarnya.

ini juga: Daftar LPFH Sebenarnya Rp 1 Miliar, Tapi….

Sementara itu, pengurus LPFH Jawa Barat, Usep Sapa’at, mengakui kalau lembaganya tidak terdaftar di instansi manapun, termasuk Kesbangpol. “Perlu kami sampaikan bahwa LPFH adalah lembaga trustee negara nondepartemen. Artinya izinnya bukan dari pemerintah, tapi dari Mahkamah Internasional dan PBB,” akunya.

Setiap negara, katanya, punya lembaga trustee. Dokumennya jelas, dan nota riilnya pun ada. Ditanya soal iuran, ia tidak menyanggahnya. Menurutnya, itu bukan pungutan, tapi amal bakti. “Apapun yang mereka (anggota) kerjakan akan dibukukan dalam dokumen investasi desa abad 21 sebagai lembaran negara. Hasil dari kumpul-kumpul uang itu, nanti akan terbit lembar saham dan obligasi negara,” imbuhnya. initasik.com|sep

Komentari

komentar