Sosial Politik

Mahar Politik Dipidana Sepuluh Kali Lipat

Kota Tasik | Kasak-kusuk busuk yang kerap tercium menjelang pemilihan calon kepala daerah salah satunya soal mahar politik. Siapa saja yang ingin naik perahu partai politik untuk menuju kursi satu atau dua, harus mengeluarkan uang miliaran rupiah.

Maskawin politik itu mirip kentut. Tercium baunya, namun wujudnya sulit dibuktikan. Tapi bila ada partai politik atau gabungan partai politik yang terbukti menerima imbalan, dikenakan denda sebesar sepuluh kali lipat dari nilai yang diterima.

Begitu ancaman dalam Pasal 47 ayat 6 UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Dalam ayat sebelumnya, ayat 1, ditegaskan, partai politik atau gabungan partai politik dilarang meneriman imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.

Pemerhati politik Kota Tasikmalaya, Asep M Tamam, berharap para politisi melek pada aturan tersebut. Jangan pura-pura tidak tahu, apalagi mencari dalih soal penarikan mahar politik. “Politisi itu sangat mahir membiaskan, mencari dalih untuk tidak menyebut mahar politik, maka dikatakanlah biaya operasional atau yang lainnya,” ujarnya kepada initasik.com, Rabu, 13 Januari 2015.

Menurutnya, bagi banyak kalangan, terutama politisi, pilkada selalu dijadikan ATM lima tahunan. Musim panen uang. “Waktu pilkada Kota Tasikmalaya tahun 2012 kemarin ada salah seorang calon wakil yang harus bayar sampai Rp 4 miliar. Itu adalah salah satu pintu masuk korupsi. Itu harus dilawan,” tandasnya.

Ia berharap, pada pilkada 2017 nanti para politisi memberikan pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat. Salah satunya tidak menjadikan pilkada sebagai ajang mengeruk uang demi keuntungan pribadi dan kelompok. initasik.com|shan

Komentari

komentar