Monev perda 7/2014 di salah satu hotel | Jay/initasik.com
Informasi

Masyarakat Bisa Lapor Kesbangpol Bila Lihat Perempuan Pamer Aurat


initasik.com, informasi | Perda 7/2014 Tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya sudah diketuk palu tiga tahun lalu. Namun, hingga saat ini dinilai belum memerlihatkan tajinya. Sebelum dan sesudah ada perda tersebut, kehidupan sosial masyarakat tidak ada bedanya.

Kepala Kesbangpol Kota Tasikmalaya yang juga Sekretaris Tim Koordinasi Penerapan Perda Tata Nilai, Deni Diyana, menjelaskan, beberapa tahun ke belakang pihaknya konsentrasi pada sosialisasi perda.

“Setelah tiga tahun sosialisasi, kita mulai menerapkan sanksi. Sekarang kita sudah mulai memberikan rekomendasi pemberian sanksi administrasi kepada badan-badan usaha yang melanggar perda,” ujar Deni di sela monitoring dan evaluasi Perda 7/2014, di salah satu hotel, Kamis, 2 November 2017.

Menurutnya, pemberian sanksi itu hanya bisa diberikan kepada perusahaan berbadan hukum, bukan ke perorangan. Jika ada perusahaan yang tidak mematuhi atau melanggar Perda Tata Nilai, ada mekanisme pemberian sanksi, mulai administratif sampai pencabutan izin.

“Jika masyarakat melihat karyawan bank, hotel atau perusahaan lainnya berpakaian minim, yang memamerkan aurat, silakan foto dan sampaikan kepada kami. Masyarakat bisa melakukan kontrol sosial melalui media atau langsung lapor kepada kami. Sekretariat tim koordinasi penerapan perda ada di kantor Kesbangpol,” papar Deni.

Ia menegaskan, laporan seperti itu bisa ditindaklanjuti jika yang berpakaian minim tersebut merupakan karyawan sebuah perusahaan. “SPG juga bisa kita tindak. Kalau untuk perseorangan, perangkat hukumnya belum ada,” imbuhnya.

Terkait agenda monitoring dan evaluasi perda tersebut, ada empat tim yang menyisir 20 titik, mulai perbankan, hotel, pusat perbelanjaan, dan sekolah. [Jay]

Komentari

komentar

zvr
Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

Komentari

Komentari