Ulama dan masyarakat berkumpul di depan Masjid Agung Tasikmalaya, 1920 | Dok. Soekapoera Institute
Historia

Membuka Catatan Hubungan Ulama dan Umara di Tasikmalaya

initasik.com, historia | Bagi masyarakat Tasikmalaya, pesantren bukan sekadar lembaga yang mengajarkan ilmu agama dan nilai-nilai keislaman. Lebih jauh dari itu, pesantren merepresentasikan kondisi sosio-kultural masyarakat. Para kiai dan ajengan lulusan pesantren yang tersebar di kampung-kampung tidak hanya tampil sebagai seorang resi, namun juga berperan menjadi mediator yang efektif dalam menebarkan dan menanamkan nilai-nilai, serta budaya pesantren kepada masyarakat. Hal itu selaras dengan ungkapan Gus Dur (1988) yang menyebut pesantren sebagai sub-kultur, sementara kiai adalah agen budayanya.

Pesantren menjadi suatu entitas budaya yang berdampak terhadap kehidupan sosial yang melingkupinya, tak terkecuali bagi pelaksanaan roda pemerintahan di Tasikmalaya. Dalam catatan sejarah, perjalanan pemerintahan di Tasikmalaya dibangun oleh kolaborasi antara para pemangku kebijakan secara politis dengan para kiai dari berbagai pesantren. Sejak masa Soekapoera, para bupati seringkali meminta saran dan masukan kepada para kiai setiap kali akan membuat kebijakan.

Sejarah hubungan harmonis yang dibangun oleh pemerintah dengan para ulama di Tasikmalaya terbentang panjang. Muhajir Salam, dalam bukunya berjudul “Sejarah Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya”, menjelaskan, relasi harmonis antara ulama dan umara dalam tradisi kekuasaan Tasikmalaya sudah berlangsung sejak abad ke-17, tepatnya saat Dalem Sawidak (Wiradadaha III) berkuasa.

Sejarah mencatat, Dalem Sawidak menjadi bupati Soekapoera pertama yang berhasil menyeleraskan urusan pemerintahan dan keagamaan. Pada masa itu, hubungan ulama dan umaro terjalin dengan harmonis tanpa menghilangkan prinsip dan batas-batas.

Syekh Abdul Muhyi Pamijahan sebagai pemimpin gerakan tarekat Satariyah, setia mendampingi Dalem Sawidak dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalem Sawidak mampu menjadi penopang syiar agama Islam yang berjalan tanpa menimbulkan gejolak dan konflik. Pada saat itu Kabupaten Soekapoera pun menjadi salah satu pusat gerakan Tarekat Satariyah di belahan Asia Tenggara.

Hubungan umara (Wiradadaha III) dengan ulama (Syekh Abdul Muhyi) terjalin saling menghargai ilmu dan peran masing-masing. Syekh Abdul Muhyi tidak pernah mengintervensi pengaturan kenegaraan. Sebaliknya, Dalem Sawidak tidak pernah mengintervensi urusan agama. Sebagai pernghormatan, Dalem Sawidak menempatkan seorang puteranya, Subamanggala, untuk belajar di Pamijahan.

Subamanggala kemudian menggantikan ayahnya sebagai bupati dengan gelar Wiradadaha IV/Dalem Pamijahan (1723-1745). Hubungan harmonis antara ulama dan umaro pun terus dipertahankan seiring silih bergantinya generasi kepemimpinan.

Memasuki era 1920-an, Bupati Wiratanoeningrat berhasil mengukuhkan kembali tradisi hubungan pemerintah dengan para ulama. Bupati mendirikan suatu perkumpulan alim ulama Tasikmalaya, dikenal dengan “Idharoe Bijatil Moeloeki wal Oemaro”, yang artinya: tuhu ka ratu, turut ka pamarentah negara.

Perkumpulan Idhar ini dipimpin oleh seorang kiai kharismatik, Kiai Sudja’i atau lebih dikenal Mama Kudang. Anggotanya mencapai 1.350 orang kiai yang tersebar di seluruh penjuru Tasikmalaya. Tujuan dibentuknya perkumpulan ini untuk mempersatukan para Kiai dalam satu wadah perhimpunan agar mampu silih asah, silih asih, dan silih asuh.

Selain Kiai Sudjai, beberapa ulama yang turut menjadi motor penggerak perhimpunan ini di antaranya R. Aon (Mangunreja), H.M Fachroedin, dan H.M Jarkasi  (Jajaway), H.M. Pachroerodji (Sukalaya), R.H. Adjhoeri (Manonjaya), R.H.M. Saleh (Babakan Sumedang), R.H. Abdoel madjid (Mangunreja), H.M. Bakri (Cikalang), H.M. Haetami (Ciawi), dan R.H.M. Moestopa (Banjar).

Pada 15 Juni 1926 perkumpulan kiai ini bermetamorfosis menjadi Persatuan Guru Ngaji (PGN). PGN memberikan corak baru dalam sebuah transisi menuju pemerintahan moderen di Tasikmalaya.

Pembentukan PGN merupakan suatu bentuk pengikutsertaan para ulama di pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. PGN hadir mengawal segala bentuk kebijakan Bupati Tasikmalaya, terutama yang bersangkutan dengan masalah keagamaan.

Melihat perjalanannya, relasi harmonis yang terjalin di antara ulama dan umaro dalam pelaksanaan roda pemerintahan di Tasikmalaya patut untuk dipertahankan. Para kiai jelas memiliki andil yang sangat besar dalam sejarah pemerintahan di kabupaten Tasikmalaya sejak lama.

Sudah seharusnya para pemangku kebijakan saat ini menguatkan kembali hubungan mereka dengan para kiai di pesantren-pesantren. Bukan untuk dimanfaatkan sebagai lumbung suara menjelang pemilu, melainkan dilibatkan dalam urusan-urusan yang menyangkut pelaksanaan kebijakan pemerintah, sebagaimana yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin terdahulu. [Irfal Mujaffar]

Komentari

komentar

zvr
Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?