Hotel Horison Tasikmalaya masih mengutamakan bahasa asing | Jay/initasik.com
Informasi

Memprihatinkan, 70 Persen Ruang Publik di Kota Tasik Masih Mengutamakan Bahasa Asing


initasik.com, informasi | Kepala Balai Bahasa Jawa Barat, Muh. Abdul Khak, mengaku prihatin atas penggunaan bahasa Indonesia di ruang-ruang publik yang ada di Kota Tasikmalaya, seperti hotel dan restoran.

Menurutnya, Kota Tasikmalaya merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang rawan dalam penggunaan bahasa Indonesia. “Berdasarkan hasil penelitian kami di 2015 dengan memotret ruang-ruang publik yang ada di kota ini, hampir 70 persen ruang publik lebih mengutamakan bahasa asing,” ungkapnya saat memberi sambutan dalam sosialisasi Pemartabatan Bahasa Negara di Ruang Publik se-Kota Tasikmalaya, di Hotel Horison, Jumat, 11 Agustus 2017.

Untuk itu, ia mengajak pemerintah daerah dan elemen masyarakat lainnya agar lebih peduli terhadap bahasa Indonesia. Banyaknya ruang publik yang masih menomorsatukan bahasa asing merupakan kondisi yang mesti segera disikapi.

“Keindonesiaan kita harus dirajut kembali. Kebanggaan pada bahasa sendiri harus dibangun lagi. Akhir-akhir ini banyak persoalan yang terjadi di tanah air. Salah satu yang masih mengikat kita adalah bahasa. Kami hadir di sini untuk mengajak masyarakat, terutama para pengusaha hotel dan restoran, untuk mengutamakan bahasa Indonesia,” tuturnya.

Ia menegaskan, dirinya bukan antibahasa asing. Namun, ada hal yang lebih penting untuk diprioritaskan. Jargonnya, utamakan bahasa Indonesia, pelihara bahasa daerah, dan pelajari bahasa asing.

“Bahasa asing memang diperlukan dalam konteks kita sebagai warga dunia. Dalam konteks keindonesiaan, bahasa negara harus dinomorsatukan. Kalau ketiga-tiganya ditulis, tentu akan lebih baik. Lebih informatif. Jangan sampai anak cucu kita nanti asing dengan bahasanya sendiri,” papar Abdul.

Menurutnya, dalam UU 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, sudah diatur bagaimana penggunaan bahasa Indonesia. “Sayangnya, dalam UU itu tidak ada sanksinya. Padahal dalam draft yang kami ajukan ada sanksinya. Tiba-tiba, khusus untuk bahasa, tidak ada sanksinya. Kami tidak tahu kenapa itu dihilangkan,” ujarnya saat diwawancara sebelum acara dimulai.

Baca juga: Ancaman Terhadap Bahasa Indonesia tidak Bisa Dipandang Sebelah Mata

Di tempat yang sama, Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman, mengaku turut prihatin. Ia menilai, saat ini terjadi degradasi kecintaan terhadap tanah air. “Ini PR bagi Disbudparpora untuk membuat peraturan wali kota, kemudian edarkan ke pengelola tempat-tempat publik,” tandasnya.[Jay]

Komentari

komentar

zvr
Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?