Eki S. Baehaqi | Jay/initasik.com
Peristiwa

Menanti Implementasi Perda 8/2015; Ada 60 Kasus Anak di Kota Tasik Sepanjang 2017

initasik.com, peristiwa | Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Tasikmalaya menanti taji Perda 8/2015 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sudah disahkan dua tahun lalu.

Ketua KPAD Kota Tasikmalaya, Eki S. Baehaqi, berharap agar Pemkot Tasikmalaya segera mengimplementasikan perda tersebut. “Keberadaan perda menjadi spirit dalam upaya perlindungan anak. Selanjutnya tinggal bagaimana menjalankan semua amanah yang ada dalam perda itu,” ujarnya sebelum digelar workshop dan rapat koordinasi lembaga perlindungan anak Kota Tasikmalaya, di salah satu hotel, Kamis, 16 November 2017.

Menurutnya, sampai sekarang perda tersebut belum dirasakan tajinya. Bahkan, rapat koordinasi itu baru kali pertama digelar sejak perda itu disahkan. Itupun diinisiasi KPAD Kota Tasikmalaya.

“Rakor hari ini untuk membahas bagaimana kita melakukan penguatan sistem perlindungan anak. Dalam perda ada empat lembaga yang diberi wewenang, dan kita harus bersinergi serta memahami tupoksinya masing-masing,” tuturnya.

Selain KPAD, keempat lembaga itu adalah Lembaga Konsultasi dan Kesejahteraan Keluarga, Gugus Tugas Kota Layak Anak, dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Sampai sekarang, kepengurusan Gugus Tugas Kota Layak Anak itu belum terbentuk secara formal. “Padahal fungsinya vital juga. Harus merencanakan desain besar terkait kota layak anak. Mudah-mudahan dalam rakor ini ada solusi,” harapnya.

Persoalan lainnya adalah minimnya anggaran untuk KPAD Kota Tasikmalaya. Tahun ini hanya dialokasikan Rp 60 juta. Padahal, cakupan tugasnya luas dan memerlukan gerak yang tak terbatas waktu. Untuk menjalankan advokasi dan pendampingan kasus, misalnya, tidak mungkin bisa tuntas dalam satu pertemuan.

“Kalau untuk kasus, tahun ini, sampai sekarang ada 60 kasus yang menimpa anak-anak. Dominannya kasus kekerasan seksual. Kita berharap pemkot segera membangun rumah singgah juga. Kalau kita memang serius, infrastruktur untuk perlindungan anak harus dibangun,” tandasnya. [Jay]

Komentari

komentar

zvr
Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?