Peristiwa

Mengapa APBD Kota Tasik Sulit Diakses?

Kota Tasik | Korupsi, menurut Asep M. Tamam, ada dua jenis: legal dan ilegal. Korupsi legal, misalnya, didapat dari alokasi anggaran yang tidak masuk akal. Misalnya lewat perawatan mobil dinas, tunjangan rumah, dan lain-lain.

“Korupsi legal itu cara memperkaya diri tetapi lewat prosedur yang dibenarkan oleh hukum. Disahkan dalam APBD,” ujar pemerhati masalah sosial-politik Kota Tasikmalaya itu saat menjadi pembicara dalam diskusi terfokus “Korupsi Saat Ini” di STISIP Tasikmalaya, Rabu 23 Desember 2015.

Menurutnya, korupsi itu diawali oleh sikap yang kompromi terhadap realita yang ada. ia mencontohkan, dalam pilkada di Kabupaten Tasikmalaya, banyak tokoh masyarakat yang menjadi penyalur politik uang.

“Ini ironis sekali. Untuk menanganinya butuh waktu panjang, butuh tenaga muda, mahasiswa bergerak terus. Nanti di pilkada 2017, akan ada gerakan antipolitik uang, dan saya sudah kontak dengan ketua MUI agar para ulama di Tasik menahan diri dan tidak mau menjadi penyalur dari politik uang,” tuturnya.

Ia menganggap, anggaran dalam APBD untuk makan-minum, perawatan mobil dinas, yang besarannya tidak masuk akal sangat berpotesi untuk dikorupsi, “Mengapa APBD di Kota Tasik begitu sulit diakses, apalagi dengan rincian-rinciannya? Itu karena memang di sana ada potensi-potensi korupsi. Nah korupsi yang legal itu yang sudah menjadi APBD itu. Itu semua harus diserap dan dihabiskan,” tandasnya.

Terkait pengawasan, sambung dia, dari awal sudah baik. Misalnya, ada musyawarah rencana pembangunan dan pertemuan-pertemuan. Tapi, di lain kesempatan, ada tahap-tahap di mana masyarakat tidak dilibatkan. initasik.com|syamil

Komentari

komentar