Jay | initasik.com
Sorot

Miliaran Rupiah Uang Parkir Menguap Tanpa Jejak

initasik.com, sorot | Diberi seribu rupiah, petugas parkir di Jl. KH. Zainal Musthafa itu tak terima. Dengan nada tidak ramah, ia minta kekurangannya. “Sarebu deui atuh,” ucapnya memaksa. Ditanya apakah tarif parkir motor sudah naik, dia mengangguk. Menurutnya, tarif sudah naik sejak lama.

Ternyata tidak. Kepala UPTD Pengelolaan Parkir Kota Tasikmalaya, Hamzah Diningrat, menegaskan, tarif parkir masih sama seperti dulu. Belum ada penaikan. “Itu petugas parkir yang nakal,” ujarnya saat dikonfirmasi initasik.com, di ruang kerjanya, Senin, 29 Mei 2017.

Ia mengaku, tiap hari rutin melakukan pengawasan. Setiap minggu juga ada pembinaan bagi 400 lebih petugas parkir yang tersebar di 34 simpul parkir tepi jalan umum. Ke-34 simpul itu dipecah menjadi banyak titik.

Misalnya Jl. Hazet dibagi lagi jadi beberapa titik. Di sana ada 95 petugas resmi yang masing-masing sudah punya lapak. Istilahnya daerah kekuasaan. Ukurannya beda-beda. Ada yang cuma sekitar lima meter, ada juga yang lebih.

Meski sama-sama bertugas di Jl. Hazet, setiap petugas target setorannya berbeda. Tergantung keramaian. Minimal Rp 500 ribu perbulan. Paling tinggi sekitar Rp 1,75 juta. Yang paling murah itu titiknya dekat tugu Asmaul Husna. Sedangkan yang paling besar depan dept. store dan sekitarnya.

Hamzah tidak memungkiri kalau di titik-titik tertentu sering dikuasai penduduk setempat. Salah satunya Jl. Hazet. Di jam-jam tertentu para petugas resmi disingkirkan. Tempat parkir dikuasai mereka.

“Tidak. Mereka tidak setor. Tidak masuk PAD. Kita pun tidak bisa berbuat banyak. Sekalinya bersikap tegas, mereka ramai-ramai datang ke kantor. Tapi memang kalau oleh petugas resminya pemasukan di titik itu pasti ada. Semua petugas sudah punya target setoran masing-masing,” tuturnya.

Menurutnya, tahun ini pihaknya dipatok setor PAD hampir Rp 1,4 miliar. Itu lebih besar dari sebelumnya. Tiap tahun naik. “Potensi parkir di kita itu besar, apalagi kalau petugas parkir dibayar pemerintah. Semuanya tidak digaji. Kita hanya memberikan surat perintah sebagai legalitas bagi mereka untuk mengambil retribusi parkir,” papar Hamzah.

Terpisah, anggota Komisi 2 DPRD Kota Tasikmalaya, Tjahja Wandawa, mengamini kalau potensi parkir di Kota Tasikmalaya sangat besar. Menurutnya, target PAD sebesar Rp 1,4 miliar itu masih kecil.

“Hitungan kasar kami, seharusnya bisa dua kali lipat dari itu. Tapi itu bocor, karena banyak oknumnya. Ya, oknum di dinas dan oknum petugas. Miliaran rupiah menguap tidak jelas. Sistem parkir yang digunakan sekarang memang sangat memungkinkan terjadinya berbagai penyelewengan,” tandasnya.

Oleh karena itu, pembenahan manajemen parkir menjadi pekerjaan rumah yang mesti segera dituntaskan. Ia menilai, pemasukan PAD dari parkir tidak berbanding lurus dengan penambahan kendaraan bermotor dan pendirian minimarket-minimarket.

“Dari situ saja, korelasinya sangat jauh. Dipastikan ada kebocoran. Banyak yang menguap. Minimal kita harus dapat Rp 2 miliar. Tapi itu susah didapat, karena banyak oknum yang bermain,” ungkapnya.

Hamzah menepis tudingan tersebut. Ia tak terima kalau kebocoran itu disebabkan juga oknum-oknum di instansinya. Selama ini ia menjalankan tugas berbasis target. Semua petugas parkir diberi target setoran. Besarannya macam-macam. Tergantung titik parkirnya.

Untuk meminimalisir kebocoran tersebut, dua tahun lalu pihaknya sudah mencoba tagihan berbasis online. Petugas parkir dibekali telepon android yang sudah diprogram dan alat cetak. Semacam printer tapi bisa dipegang.

“Tapi itu ternyata tidak efektif. Petugas kesulitan menggunakannya, terutama kalau waktu hujan. Alat-alat itu memang dibawa-bawa petugas. Selain pegang peluit, mereka juga bawa alat tersebut. Kita sudah coba, tapi tidak efektif,” papar Hamzah.

Terkait petugas parkir yang jadi “oknum”, ia memakluminya. Selama ini mereka tidak digaji. Pendapatannya mengandalkan sisa setoran target. Meski diakuinya sisa setoran itu jumlahnya bisa berkali-kali lipat.

Misalnya ada petugas yang diharuskan setor Rp 1,5 juta per bulan. Sehari, pendapatannya mencapai Rp 200 ribu. Bila dikali 30 hari, itu berarti Rp 6 juta. “Itu kalau bertugas tiap hari. Tapi tidak semua petugas parkir pendapatannya sebesar itu. Malah ada yang terpaksa memakai uang setoran untuk mengobati keluarganya yang sakit. Kita memaklumi itu. Faktor kemanusiaan,” tuturnya. [Jay]

Komentari

komentar

zvr
Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?