Peristiwa

Ojek Pangkalan Desak Pemkot Tasik Tutup Go-Jek, Wakil Ketua DPRD Sepakat

initasik.com, peristiwa | Ratusan tukang ojek pangkalan berunjuk rasa ke gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Kamis, 20 Juli 2017. Mereka meminta para wakil rakyat untuk mendesak pemerintah agar segera menutup operasional Go-Jek.

“Tidak ada pilihan lain. Tutup Go-Jek sekarang juga. Kami resah dengan keberadaan mereka dan sudah merasakan dampaknya. Penghasilan jadi menurun,” ujar Didi Rohadi, 66 tahun, ojek pangkalan bunderan Linggajaya, Mangkubumi.

Ia menyebutkan, sejak ada Go-Jek, penghasilan hariannya berkurang. Biasa dapat Rp 50 ribu lebih, sekarang hanya Rp 15 ribu atau Rp 20 ribu. “Demi Alloh. Ini buktinya,” ucap Didi sambil memerlihatkan uang Rp 10 ribu.

Ditanya apakah bersedia masuk Go-Jek, ia menolak. Alasannya umur. Sudah tua. Apalagi Go-Jek harus punya handphone andriod yang harganya mahal. “Saya mulai ngojek sejak tahun 1969. Baru sekarang dibuat resah seperti sekarang,” akunya.

Teten, pengojek asal Mangkubumi, menegaskan, ia dan rekan-rekannya dengan tegas menolak keberadaan Go-Jek. Menurutnya, di Kota Tasikmalaya ini tidak tepat ada Go-Jek. Masih banyak ojek pangkalan yang sudah usaha sejak puluhan tahun. “Tutup. Tidak ada pilihan lain,” tandasnya.

Pengunjuk rasa lainnya berteriak, “Tutup hari ini juga. Kami beri waktu sampai satu minggu. Jika belum ditutup juga, jangan ada yang disalahkan bila di lapangan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.”

“Kasihan keluarga kami, Pak. Ini usaha kami satu-satunya,” timpal pengojek lain.

Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Muslim, sepakat untuk menutup Go-Jek, karena perusahaan tersebut tidak memiliki izin apapun. Ia menegaskan, “Karena tidak ada izin, harus ditutup. Saya minta kepada pihak yang berwenang untuk bersikap tegas. Tutup kalau memang tidak ada izin. Ini bukan masalah kecil, karena melibatkan banyak orang.”

Ia mengaku akan terus mengawasi persoalan tersebut. Apalagi keberadaan Go-Jek di Kota Tasikmalaya sama sekali tidak memiliki izin. “Jangan sampai pengendara Go-Jek terus menjamur, sementara izin dan yang lainnya belum jelas. Keberadaan ojek pangkalan jangan sampai dikorbankan. Kami sepakat, apapun bentuk usahanya kalau tidak ada izin, itu tidak boleh beroperasi di Kota Tasikmalaya,” [Jay]

Komentari

komentar

zvr
Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?