Sosial Politik

Optimalisasi Kinerja Dewan Melalui Rencana Kerja

initasik.com, politik | Menjadi anggota dewan bukan profesi yang main-main. Ada amanah rakyat diemban.  Karenanya, kinerja yang dilakukan harus optimal. Maksimal dalam menjalankan fungsi dewan, yang berkaitan dengan anggaran, legislasi, dan pengawasan.

“Saya terus berupaya agar fungsi kedewanan yang dijalankan berjalan dengan baik. Salah satunya saat ini, ketika ada pengajuan revisi kami berupaya untuk mengetatkan pengawasan kepada eksekutif,” terang H. Ruhimat, ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

Menurut dia, program kerja tidak boleh sembarang, perlu dirancang dengan baik dan dipersiapkan dengan matang, sehingga rencana kerja yang berkaitan dengan programpembangunan dapat dicapai sesuai target.

“Alhamdulillah, selama ini peraturan yang dibuat kami terbilang optimal. Apa itu peraturan yang diusulkan eksekutif maupun oleh legislatif. Memang tugas kami hanya sebatas persoalan pengawasan, anggaran dan legislasi,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya berupaya untuk menekan belanja pegawai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lebih kecil. Terbukti, walaupun APBD murni 2018 menurun, namun belanja pembangunan bisa meningkat sampai 5 persen.

“Awalnya kurang dari 25 persen, sekarang sudah sampai 30 persen. Bagaimana kami mendorong agar belanja daerah ini pada pembangunan. Pada kepentingan masyarakat langsung. Bukan hanya didominasi oleh belanja pegawai,” tegasnya.

Akan tetapi, kebutuhan untuk belanja pegawai tidak sepenuhnya bisa dibendung. Pasalnya, berkaitan dengan kebutuhan pegawai yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. terlebih, jumlah anggaran yang diberikan dari pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) itu sekitar 70 persen yang diperuntukkan untuk belanja rutin pegawai.

“Saya melihat, DAU ini tidak mempertimbangkan untuk kepentingan belanja pembangunan, melainkan ukurannya untuk belanja rutin, jumlah pegawaidan lain-lain yang tidak berkaitan dengan belanja pembangunan. Berapa orang yang mutasi, berapa yang diangkat, selalu standarnya kesana, bukan pada belanja pembangunan,” pungkasnya. [Millah]