Ilustrasi | Dok. initasik.com
Sorot

Paradoks Nasib Para Kader Posyandu di Kabupaten Tasikmalaya

initasik.com, sorot | Tugas para kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) terbilang vital. Punya kewajiban meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan ibu hamil, anak, dan para ibu menyusui. Namun, nasib mereka seolah dinomorsekiankan.

Di satu sisi mereka harus mengajak dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan, di sisi lain para kader Posyandu itu tidak mendapat jaminan kesehatan. Paradoks. “Ketika ada kader yang sakit dan harus menjalani perawatan, ternyata pusing sendiri,” ujar Yuni, kader Posyandu di Kecamatan Cisayong.

Ia mengatakan, para kader posyandu sangat aktif membantu kepentingan masyarakat serta menyosialisasikan berbagai program pemerintah di bidang kesehatan. Tapi pemerintah belum memerhatikan kebutuhan dasar mereka. “Sangat wajar jika kami meminta jaminan BPJS Kesehatan,” tandas Yuni.

Diminta tanggapannya soal itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Tasikmalaya, Wawan Ridwan Effendi, mengatakan, pihaknya sudah memikirkan dan mempertimbangkan harapan para kader Posyandu itu. Namun, saat ini Pemkab Tasikmalaya terkedala ketersediaan anggaran.

Wawan menyebutkan, jumlah Posyandu di Kabupaten Tasikmalaya ada 2.282 unit. Bila di satu Posyandu ada lima kader, totalnya 11.410 orang. “Kami sudah hitung-hitung, ternyata anggarannya besar,” dalihnya. Padahal,

Ia mencontohkan, untuk seragam kader Posyandu, pemerintah mesti mengeluarkan uang Rp 1,3 miliar. Saat ini, kata Wawan, Pemkab Tasikmalaya baru bisa memberikan anggaran operasional Rp 75.000 per Posyandu.

Padahal, kalau iya pemerintah mau memerhatikan jaminan kesehatan para kader Posyandu, anggarannya tidak lebih dari Rp 300 juta. Itu dengan asumsi diberi jaminan kesehatan kelas 3 yang iurannya Rp 25.500 per orang.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Tasikmalaya, Lina Ruzhan, menyatakan, pihaknya akan membahas itu dengan dinas terkait. Ia mengaku telah bicara kepada bupati Tasikmalaya untuk memberikan perhatian lebih kepada para kader Posyandu.

“Di lapangan, para kader Posyandu itu bukan hanya menjadi corong program KB, tapi juga menjadi tempat berkeluh kesah masyarakat, seperti persoalan jalan rusak dan yang lainnya. Semua itu biasa ditampung oleh para kader Posyandu juga,” tuturnya.

Kendati begitu, Lina berharap, para kader tetap menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Ia meminta semua kader Posyandu terus bergerak di masyarakat agar program-program kesehatan tetap sampai ke masyarakat. [Kus]

Komentari

komentar