Parlemen

Pelacuran dalam Perda Ketertiban Umum

Kota Tasik | Sejak September 2009, Kota Tasikmalaya sudah mempunyai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum. Banyak hal yang diatur di dalamnya, salah satunya soal pelacuran.

Dalam pasal 1 ayat 26 dijelaskan, pelacuran atau prostitusi adalah penjualan jasa seksual, seperti oral seks atau hubungan seks, untuk mendapatkan uang dan/atau barang.

Pasal 18
Setiap orang atau badan dilarang:
a. melakukan kegiatan usaha tempat hiburan atau lainnya, baik dilakukan sendiri maupun melalui orang lain, yang patut diduga dapat menjadi sarana untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesopanan/kesusilaan dan/atau adat/budaya masyarakat setempat, seperti prostitusi,diskotik, night club atau yang dapat dipersamakan dengan itu;
b. baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama mendirikan, mengusahakan, menyediakan tempat/fasilitas dan/atau orang untuk melakukan prostitusi.

Pasal 25
Setiap orang dilarang:
a. melakukan perbuatan prostitusi;
d. menawarkan dan/atau menyediakan diri sendiri atau diri orang lain untuk melakukan perbuatan prostitusi;
e. membantu, mempermudah, melindungi, menyembunyikan dan/atau membiarkan tempat/fasilitas miliknya untuk berlangsungnya perbuatan prostitusi;
g. melakukan perzinaan dengan orang yang telah memiliki ikatan perkawinan; dan
h. melakukan perzinaan dengan orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Pasal 27
Setiap orang atau badan dilarang:
a. bermesraan, berpelukan dan/atau berciuman di tempat umum yang mengarah kepada hubungan seksual;
b. melakukan perzinaan dengan orang selain yang dimaksud dalam Pasal 25 huruf g dan huruf h;
c. melakukan persenggamaan/ hubungan seksual dengan orang yang berjenis kelamin sama;
d. membuat, menjual dan/atau mengedarkan barang yang bentuk dan wujudnya menirukan bentuk dan wujud payudara, alat kelamin, tubuh telanjang, adegan cabul, adegan persetubuhan, adegan onani/masturbasi dan/atau adegan yang menimbulkan nafsu birahi, kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan;

Pasal 33
Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap:
a. tuna susila, tuna sosial di tempat umum dan tempat lainnya;
b. tempat-tempat yang digunakan untuk melakukan perbuatan dan/atau kegiatan yang melanggar kesusilaan atau mengarah pada perbuatan dan/atau kegiatan yang melanggar kesusilaan;

Pasal 50
Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha tempat hiburan atau lainnya, baik dilakukan sendiri maupun melalui orang lain, yang patut diduga dapat menjadi sarana untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesopanan/kesusilaan dan/atau adat/budaya masyarakat setempat, seperti prostitusi,diskotik, night club atau yang dapat dipersamakan dengan itu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 54
Setiap orang atau badan yang:
a. melakukan perzinaan dengan orang selain yang dimaksud dalam Pasal 25 huruf g dan huruf h;
b. melakukan persenggamaan/ hubungan seksual dengan orang yang berjenis kelamin sama; dan/atau
c. membuat, menjual dan/atau mengedarkan barang yang bentuk dan wujudnya menirukan bentuk dan wujud payudara, alat kelamin, tubuh telanjang, adegan cabul, adegan persetubuhan, adegan onani/masturbasi dan/atau adegan yang menimbulkan nafsu birahi, kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan;
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, huruf c dan huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Komentari

komentar