Didid Noordiatmoko | Jay/initasik.com
Birokrasi

Pemborosan Anggaran di Kementerian Sampai Pemda Hampir Rp 400 Triliun

initasik.com, birokrasi | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melansir hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2015 s.d. 2016 di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.

Hasilnya, pada 2016 tidak ada satupun instansi pemerintah dengan akuntabilitas kinerja kategori AA atau nilai 90-100. Sementara yang mendapat nilai A hanya ada 4 kementerian/lembaga, 3 pemprov, dan 2 kabupaten/kota.

Dominannya mendapat CC, nilai 50-60, yaitu 11 kementerian/lembaga, 10 pemerintah provinsi, dan 199 kabupaten/kota. Malah, yang dapat C, nilai 30-50, juga banyak, yaitu 193 kabupaten/kota. Bahkan ada juga kabupaten/kota yang mendapat nilai D, di bawah 30, yaitu 14 pemda.

Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, Didid Noordiatmoko, mengatakan, lantaran nilai akuntabilatas kinerjanya banyak yang di bawah 70, ia mengindikasi ada hampir Rp 400 triliun anggaran yang tidak efektif dan efisien, tepatnya Rp 392,87 triliun.

Ia mencontohkan, ada salah satu pemda di Jawa Barat yang membuat anggaran pengadaan komputer sampai Rp 250 juta. Namun, dana yang digunakan untuk membeli perangkat komputernya hanya Rp 50 juta. Selebihnya, Rp 200 juta, dipakai untuk biaya honor, biaya perjalanan dalam rangka supervisi, koordinasi, dan studi banding.

“Banyak kegiatan yang tidak nyambung dengan prioritas pembangunan. Yang terjadi hari ini banyak pemborosan anggaran. Itu terjadi karena tidak jelasnya hasil yang akan dicapai, ukuran kinerja tidak jelas, tidak ada keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, dan rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan,” papar Didid dalam evaluasi SAKIP 2017, di aula Kantor Imigrasi Kelas II Tasikmalaya, Jl. Letnan Harun, Kota Tasikmalaya, Sabtu, 21 Oktober 2017.

Menurutnya, saat ini Presiden Joko Widodo tengah fokus pada pembangunan kinerja birokrasi yang efektif dan efisien. Salah satunya melalui penggunaan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau e-government.

“Ke depan, semua jenis pelayanan akan menerapkan e-government. Satu orang tidak hanya melakukan satu pekerjaan, tapi bisa sekaligus mengerjakan beberapa pekerjaan pada satu waktu yang sama,” tandas Didid. [Jay]