Peristiwa

Pemerintah Belum Maksimal Terapkan Perda

Kota Tasik | Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Agus Wahyudin, menilai, pemerintah daerah belum maksimal menerapkan peraturan daerah (perda), sehingga menimbulkan banyak kekecewaan. “Itu harus jadi koreksi,” tandasnya dalam audiensi muspida dengan Forum Silaturahmi Ulama Tasikmalaya, di aula bale kota, Senin, 23 November 2015.

Ia menegaskan, sampai saat ini pemkot belum bisa menegakkan peraturan yang ada secara penuh. Masih banyak kekurangan yang mesti disempurnakan. “Buktinya saja kemarin. Operasi razia sering dilakukan, tapi masih saja ada yang meninggal dunia karena minuman keras,” ujarnya.

Dalam Perda Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, sebut Agus, ada tiga pasal yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan serta menekan peredaran miras. “Perda ini bisa tegak jika pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat saling bergandengan tangan dan bahu-membahu,” jelasnya.

Hal senada disampaikan Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman. Ia mengimbau agar masyarakat proaktif membantu pemerintah. “Yang terpenting partisipasi masyarakat. Kalau ada kemunkaran segera sampaikan kepada kami. Kami punya komitmen menyelamatkan generasi muda Kota Tasikmalaya,” pintanya.

Namun, imbauan Budi itu malah ditertawakan beberapa peserta audiensi. Mereka mengaku sudah sering melakukan hal itu, tapi tidak direspons. Pembakaran kios jamu di Jl. BKR, misalnya, seharusnya tidak terjadi jika aparat berwenang merespons laporan masyarakat terkait adanya penjualan miras di kios tersebut. initasik.com|shan

Komentari

komentar