Informasi

Penanggulangan Kemiskinan di Kota Tasik Berjalan Parsial dan Egoistis

initasik.com, informasi | Pemerintah Kota Tasikmalaya masih dihadapkan pada permasalahan sosial, seperti kemiskinan. Beragam upaya sudah dilakukan. Salah satunya, pada 2015, Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman, mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 400/Kep-Bappeda/2015 tentang pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Tasikmalaya (TKPKD).

Namun, menurut kandidat Doktor Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran yang juga melakukan penelitian kebijakan penanggulangan kemiskinan tahun 2015 s.d. 2017, Undang Sudrajat, selama tiga tahun berjalan tim tersebut tidak berjalan secara optimal.

Menurutnya, kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya belum berjalan secara terintegrasi, terutama fungsi koordinasi untuk pengendalian program. “Kebijakan penanggulangan kemiskinan masih dilaksanakan secara parsial dan ego masing-masing dinas teknis masih tinggi,” ujarnya saat menghadiri Sosialisasi Kemiskinan di Aula Balekota Tasikmalaya, Senin, 3 September 2018.

Selain kurangnya koordinasi, data kemiskinan yang ada pada masing-masing dinas teknispun belum ada kesamaan. Bahkan, ada dinas teknis yang sama sekali tidak memiliki data kemiskinan.

Juga masih banyak hal lain yang menjadi alasan mengapa TKPKD selama ini tidak efektif dalam menanggulangi masalah kemiskinan. “Evaluasi dari program penanggulangan masalah ini juga belum maksimal. Masing-masing dinas terkesan berjalan sendiri dalam merumuskan rencana, padahal kita kan sudah dibentuk tim,” tandasnya.

Sementara itu, Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman, mengaku telah menginstruksikan Dinas Sosial untuk melakukan data ulang terhadap masyarakat miskin di Kota Tasikmalaya. “Ada 1.250 petugas, mereka sudah diterjunkan ke lapangan. Data tunggal kemiskinan itu sangat penting, supaya nanti jelas eksekusi programnya. Supaya terarah dan jelas kriterianya,” tuturnya. [Eri]