Informasi

Pengemudi Angkot Tunggu Ketegasan Pemkot Tasik

initasik.com, informasi | Sejumlah pengemudi angkutan kota (angkot) menunggu ketegasan Pemkot Tasikmalaya terkait surat edaran yang melarang angkutan berbasis aplikasi dalam jaringan (daring) beroperasi selama belum ada izin.

Bila pemerintah tidak bisa menegakkan aturan yang dibuatnya sendiri, jangan salahkan bila masyarakat bergerak dengan melakuan sweeping angkutan-angkutan daring yang masih beroperasi.

“Kita minta pemerintah tegas menjalankan aturan. Dalam surat edaran kan sudah dijelaskan kalau angkutan online yang tidak berizin dilarang beroperasi. Sampai sekarang buktinya masih ada yang jalan. Harusnya pemerintah bertindak tegas,” tutur Opik, pengurus angkot 04, Senin, 22 Januari 2018.

Menurutnya, terjadinya gesekan antara angkot konvesional dengan angkutan daring, lantaran tidak dipatuhinya aturan. “Sebenarnya, kalau maunya kita tidak ada angkutan online di sini. Tapi kalau nanti ada yang berizin dan boleh menurut Undang-Undang, mau bagaimana lagi? Itupun harus dibatasi sesuai aturan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Ade Rahmat, sopir angkot 02. Ia menginginkan tidak ada angkutan daring yang beroperasi. Tapi kalaupun nanti harus ada, posisinay sejajar dengan angkutan konvensional.

“Harus jelas kalau dia itu angkutan online. Ada sticker atau apa. Harus KIR juga. Pokoknya harus sesuai dengan aturan. Saya minta jumlahnya dibatasi. Jangan sampai tidak terkontrol,” tandasnya.

Terpisah, Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman, meminta semua pihak untuk bersabar dan tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum, termasuk sweeping. “Itu melanggar hukum. Aparat penegak hukum bisa bertindak. Tidak boleh ada sweeping. Diam saja,” pintanya.

Ia mengatakan, besok pagi akan ada pertemuan dengan Menteri Perhubungan, salah satunya membahas tentang angkutan daring. “Harapan kami, semua duduk bersama, menunggu dengan tenang. Kami pemerintah dibuat pusing juga. Teknologi mendahului aturan. Kata orang Sunda kapiheulaan abar. Transportasi online datang tiba-tiba, payung hukum belum ada,” papar Budi. [Jay]