Ilustrasi | Dok. initasik.com
Peristiwa

Perang tak Seimbang Melawan Angka Statistik

initasik.com, peristiwa | Pemerintah Kota Tasikmalaya mempunyai PR berat terkait angka kemiskinan yang masih tinggi. Pada 2016 angkanya 15,60 persen. Tertinggi di Jawa Barat. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Tasikmalaya, Tarlan, menjelaskan duduk perkaranya.

Menurutnya, angka kemiskinan yang tinggi itu pada dasarnya disebabkan ukuran garis kemiskinan yang ditetapkan Badan Pusat Statistik. Lantaran Kota Tasikmalaya statusnya kota, maka ukurannya Rp 397,215 per orang per bulan. Jauh beda dengan Kabupaten Tasikmalaya yang kisarannya Rp 255.000, dan hampir sama dengan Kota Bandung, yaitu sekitar Rp 400.000.

Padahal, katanya, dari 69 kelurahan di Kota Tasikmalaya, dominannya masih kultur perdesaan. Sebanyak 54 kelurahan sumber penghidupan warganya identik dengan desa. Daerah-daerah di luar Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes, sebagian Kawalu dan sebagian Mangkubumi masih lekat dengan atmosfer kampung.

“Saya berpikir ekstrim begini. Kita bisa menurunkan angka kemiskinan sampai di angka 6 persen atau 7 persen, asal 54 kelurahan itu dikembalikan lagi menjadi desa. Tapi itu langkah mundur. Bukan kebijakan populer,” tuturnya kepada initasik.com usai menghadiri pergantian pengurus Forum Komunikasi Lurah Kota Tasikmalaya, di City Hotel, Jumat, 6 Oktober 2017, malam.

Menurutnya, tidak adil juga kalau menentukan miskin tidaknya mereka yang tinggal di 54 kelurahan dengan ukuran kota, meski pada faktanya merupakan penduduk Kota Tasikmalaya. Warga Tamansari, misalnya, seharusnya tidak disamakan dengan mereka yang domisili di Cihideung atau Tawang.

Ia membuat ilustrasi, jika ada keluarga yang beranggotakan lima orang, tapi penghasilan ayah sebagai tulang punggung di bawah Rp 1,9 juta, maka mereka termasuk miskin. Perhitungannya 5 x  Rp 397,215.

Tapi kondisinya bisa terbalik jika garis kemiskinannya menggunakan ukuran perdesaan. Contohnya ukuran Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp 255.000. Maka keluarga itu tidak termasuk miskin karena berpenghasilan di atas Rp 1,2 juta.

“Jadi, yang miskin di kita, tidak termasuk miskin di kabupaten. Ukuran garis kemiskinannya berbeda. Tapi kita tidak bisa protes berlebihan. Itu sudah aturan main BPS. Kita memilih berjuang mendorong masyarakat supaya pendapatannya di atas garis kemiskinan. Sekarang kita dituntut untuk bisa menang dalam perang melawan kemiskinan,” tandasnya.

Baca juga: Penurunan Angka Kemiskinan Kota Tasik Ditargetkan Menyamai Rata-rata Nasional

Ia menilai, “Kita dulu tergesa-gesa mengubah desa menjadi kelurahan. Akibatnya ukuran garis kemiskinannya dihitung kota. Padahal, sampai sekarang Kota Tasik itu merupakan kota yang beraroma desa.”

Tarlan menambahkan, persoalan lain terkait tingginya angka kemiskinan adalah banyaknya warga yang sebenarnya mampu secara ekonomi tapi dimasukkan ke dalam kelompok miskin. Jumlahnya mencapai 17 persen dari 66 ribu kepala keluarga lebih.

Tahun depan pihaknya akan mendata ulang untuk memastikan mereka yang benar-benar miskin dan pura-pura miskin, sehingga bantuan yang diberikan pemerintah bisa tepat sasaran. [Jay]