Sosial Politik

Perlu Redistribusi dan Pengaturan Beban Kerja Guru

initasik.com, politik | Banyaknya guru yang akan pensiun di tahun sekarang, menjadi persoalan yang mendapat perhatian lebih, sehingga menjadi pembahasaan dalam rapat-rapat komisi maupun konsultasi dengan instansi terkait. Tidak terkecuali bersama pemerintah pusat, yaitu Kemenpan RB, Kemendagri, dan lain-lain.

“Sampai saat ini pemerintah pusat belum bisa memberikan jawaban yang pasti tentang hal ini. Memang sudah keluar UU tentang ASN dan bagaimana cara merekrut pegawai. Di sana diatur bukan hanya untuk ASN saja, melainkan ada pegawai dengan perjanjian kontrak,” kata Dr. Basuki Rahmat, wakil ketua Komisi 1.

Akan tetapi, kata dia,  solusi tersebut belum ada tidak lanjutnya. Peraturan pelaksana dari undang-undang belum dibuat. “Ujung-ujungnya alasan pemerintah pusat di anggaran. Akhirnya, lagi-lagi daerah kena dampaknya. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami hanya mengingatkan pada pemerintah akan terjadi pensiun masal pada tahun ini,” ungkapnya.

Karenanya, solusi yang saat ini bisa dilakukan, yaitu dengan meredistribusi dan pengaturan beban kerja guru. Biasanya, keberadaan guru yang berstatus ASN di beberapa sekolah kelebihan, sedangkan di lain sekolah hanya satu dua orang saja. Hal demikian membuat tidak meratanya keberadaan guru ASN dan berkurangnya atau berlebihnya beban kerja guru.

“Sekarang mah yang sibuk-sibuk, yang santai-santai. Mungkin dengan adanya analisis beban kerja, bakalan ketahuan. Si A misalnya tugasnya apa, si B apa, jadi masing-masing sudah memiliki tanggung jawab atas tugasnya masing-masing.Terus guru di maping lagi, jangan-jangan sebarannya tidak proporsional, ada guru yang overlod PNS-nya, ada juga yang hanya satu orang.

Dengan begitu, persoalan kekurangan guru akan terselesaikan, walaupun sifatnya sementara waktu. Namun, setidaknya dengan begitu tidak akan terjadi kekosongan guru. Tugas dan fungsi guru tetap berjalan normal. Terlebih kalau dibantu dengan digitalisasi.

“Ini menjadi kewenangan pemerintah daerah yang harus dilakukan. Jadi pemerintah daerah harus meredistribusi kembali guru, termasuk di dunia kesehatan. Dengan yang dua ini, yaitu dengan redistribusi dan pengaturan beban kerja setidaknya akan menjawab permasalahan tersebut,” pungkasnya. [Millah]